Anggota DPR: Labeli Teroris, Pemerintah Tak Mampu Tangani KKB

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris merupakan tanda ketidakmampuan pemerintah dalam menangani KKB.

"Saya pikir tergantung unsur-unsurnya memenuhi syarat, kalau memenuhi syarat itu kan haknya pemerintah untuk mengajukan opsi itu. Tapi kan buat saya kalau menetapkan terorisme itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk menangani KKB pada saat ini," kata Yan di Kompleks DPR, Selasa (27/4).

Menurut anggota DPR Dapil Papua ini, jika dihitung, kekuatan KKB saat ini tidak besar. Alih-alih pelabelan sebagai teroris, ia meminta agar aparat melakukan evaluasi total.

Evaluasi itu, lanjut dia, berkaitan dengan penggunaan amunisi dan senjata oleh pasukan organik maupun non-organik di Papua.

"Sehingga amunisi itu tidak sampai diperjualbelikan kepada KKB. Kedua adalah evaluasi perdagangan senjata, perdagangan senjata kan suplainya juga dari oknum anggota TNI dan Polri yang sebagai pemasok, itu mereka (KKB) beli dan mereka menggunakan balik lagi mereka menembak aparat kita juga dan menembak masyarakat sipil," ujar Yan.

Menurut dia, jalur lalu lintas udara, laut, darat perlu diperketat untuk meminimalisasi transaksi jual beli senjata bagi KKB.

Selain itu, ia mengatakan aparat perlu mengungkap siapa pemasok anggaran bagi KKB selama ini.

"Jangan sampai aliran dana ini membuat kelompok KKB itu pergerakannya semakin leluasa dan mereka bisa belanja senjata dan amunisi," kata dia.

Lebih lanjut, Yan juga mengatakan dalam menangani persoalan di Papua tidak cukup hanya pendekatan operasi, namun pendekatan komunikasi dan dialog harus segera dilakukan.

Yan menyatakan siap menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok yang ada di Papua.

"Di Papua ada beberapa elemen kelompok intelektual yang memang berbeda paham berbedan pandangan salah satu ULMWP, KNPB, kemudian TPNPB-OPM, kemudian ada tokoh-tokoh intelektual lain yang berkembang bergerak dengan front pembebasan papua merdeka juga," kata dia.

Sebelumnya, Badan Intelijen Nasional (BIN) telah melabeli KKB sebagai kelompok teroris. BIN menilai tindakan KKB yang menyerang warga sipil sudah dapat dikategorikan sebagai serangan teror.

"Masuk kategori teroris sebab menyerang penduduk sipil," kata Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/4).