Problem Anggaran Alutsista di Balik Tenggelam KRI Nanggala

Insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan utara Bali berbuntut kritik panjang terhadap pengelolaan anggaran alat utama sistem pertahanan (alutsista) di bawah Kementerian Pertahanan.

Kapal buatan Jerman yang diproduksi tahun 1978 itu dinilai rapuh termakan usia karena tak ada perbaikan layak terkait pengadaan alutsista. Kondisi ini bertolak belakang dengan anggaran 'jumbo' yang diterima kementerian di bawah Prabowo Subianto itu tiap tahun.

Dikutip dari dokumen Nota Keuangan dan APBN lima tahun terakhir, anggaran Kemenhan berkisar di angka Rp100 triliun. Anggaran Kemenhan berada di angka Rp99,5 triliun (2016), Rp108 triliun (2017), Rp107,7 triliun (2018), Rp108,4 triliun (2019) dan Rp131,2 triliun (2020).

Pada 2021, Kemenhan dapat jatah Rp137,2 triliun. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk alutsista hanya berada di angka Rp43 triliun. Anggaran paling banyak digunakan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp72,3 triliun.

Anggaran yang telah dibelanjakan untuk alutsista selama lima tahun terakhir juga tak besar. Dari dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2021, belanja alutsista sejak 2016 tak pernah tembus Rp20 triliun.

Sementara tahun ini, anggaran pengadaan alutsista sebesar Rp9,3 triliun. Adapun biaya pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista sebesar Rp20,3 triliun.

TNI AD mendapat jatah Rp2,7 triliun untuk pengadaan material dan alutsita strategis serta Rp1,3 triliun untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang, dan heli angkut.

TNI AL mendapat alokasi anggaran Rp3,8 triliun untuk pengadaan kapal patroli cepat dan peningkatan pesawat udara matra laut. Selain itu, mereka mendapat Rp4,3 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista serta komponen pendukung alutsista.

Adapun TNI AU mendapat anggaran Rp1,2 triliun untuk pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung. Lalu ada anggaran Rp7 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur.

Koordinator Program Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis menilai, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista terlampau kecil.

Dia berpendapat seharusnya Indonesia menganggarkan 5-10 persen dari APBN untuk alutsista. Namun, anggaran Kemenhan secara keseluruhan tahun ini hanya sekitar 7 persen dari APBN.

"Dari persentase masih kecil dan dilihat dari 2014-2019 tidak ada belanja yang signifikan, tidak banyak alutsista yang datang, kecuali helikopter Apache TNI AD," ucap Beni saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/4).

Beni menilai perlu ada pembenahan dalam penganggaran alutsista dengan mengkaji ulang peta jalan pengadaan alutsista yang termaktub dalam Minimal Essential Force (MEF).

Menurutnya, penganggaran saat ini tak sesuai target yang dituang dalam MEF. Dia mempertanyakan fokus pemerintah dalam membenahi alutsista usai kejadian KRI Nanggala 402.

"Perlu ada redefinisi MEF untuk melihat prioritas yang lebih penting sehingga keluar suatu anggran yang lebih masuk akal," kata Beni.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak untuk bertanya perihal pengelolaan anggaran di Kemhan sejak Prabowo menjabat. Namun, baik pesan singkat maupun telepon tak direspon oleh yang bersangkutan.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Dihubungi terpisah, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai anggaran untuk Kemenhan sudah sangat fantastis setiap tahun. Namun, tidak ada keluaran signifikan, khususnya dalam soal alutsista.

Hadi menyebut duit Kemenhan lebih banyak habis untuk menggaji para aparatur sipil negara (ASN) dan TNI. Dia bilang lebih 50 persen anggaran Kemenhan untuk belanja pegawai.

Selain itu, Hadi menilai banyak program di Kemenhan yang hanya jadi beban anggaran. Dia mencontohkan Detasemen Pengawal Khusus (Denwalsus) yang baru saja dibentuk Prabowo.

"Itu kan pakai APBN, fungsinya apa juga tidak jelas. Sebaiknya hal-hal semacam itu dijauhkan dari anggaran karena membebani keuangan, sedangkan kita butuh perangkat alutsista yang baik sesuai zaman," tutur Hadi.

Infografis Anggaran Alutsista Era Soeharto Hingga Jokowi. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Hadi menilai perlu ada audit serius terhadap anggaran Kemenhan. Dia menyarankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit duit yang keluar untuk program pengadaan dan perawatan alutsista.

"Penting peran BPK mengaudit anggaran sehingga bisa tepat sasaran, terlebih kondisi kemaritiman kita banyak konflik dan membutuhkan peralatan canggih untuk keamanan teritorial kita," tutur Hadi.

Di sisi lain, insiden KRI Nanggala juga dinilai menjadi pengingat persoalan anggaran pertahanan yang tak kunjung usai, yakni minimnya transparansi dan belanja alutsista tak sesuai prosedur.

Lihat juga: Uang Jalan Kru KRI Nanggala Disebut Tak Cukup untuk Naik Ojek

Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola mempertanyakan kontrol pihak eksternal terhadap anggaran alutsista. Dia menyebut DPR RI tak cukup kritis mengawasi hal itu.

Publik pun tak bisa ikut mengkritisi karena Kemenhan tak membeberkan rincian rencana dan laporan belanja alutsista ke publik.

"Tahun lalu kan Pak Menhan menolak untuk membuka mengenai program kerja pertahanan. Padahal, itu bertentangan dengan keterbukaan informasi publik dan sudah kita gugat," ucap Alvin.

Terkait prosedur pengadaan alutsista, menurutnya, sejumlah belanja peralatan perang tak sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Lihat juga: Anggota DPR Sebut Kapal RI Layak Pakai Kurang dari 30 Persen

Alvin mencontohkan rencana Prabowo belanja 15 unit pesawat jet Typhoon bekas dari Austria. Dia menilai rencana itu tak sesuai UU Industri Pertahanan karena mengabaikan kewajiban transfer ilmu pengetahuan.

"Kami lihat betul dalam proses akuisisi atau niat itu tidak diikuti deliberasi terbuka dan cukup substansial sehingga sangat berpotensi atau memunculkan risiko yang sangat besar terjadinya, bahkan, sampai korupsi," ucap Alvin.

Catatan Redaksi: Judul berita ini diubah dari sebelumnya berjudul "Cacat Kelola Anggaran Kemhan di Balik Tenggelam KRI Nanggala"