Problem Anggaran Alutsista di Balik Tenggelam KRI Nanggala

Dihubungi terpisah, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai anggaran untuk Kemenhan sudah sangat fantastis setiap tahun. Namun, tidak ada keluaran signifikan, khususnya dalam soal alutsista.

Hadi menyebut duit Kemenhan lebih banyak habis untuk menggaji para aparatur sipil negara (ASN) dan TNI. Dia bilang lebih 50 persen anggaran Kemenhan untuk belanja pegawai.

Selain itu, Hadi menilai banyak program di Kemenhan yang hanya jadi beban anggaran. Dia mencontohkan Detasemen Pengawal Khusus (Denwalsus) yang baru saja dibentuk Prabowo.

"Itu kan pakai APBN, fungsinya apa juga tidak jelas. Sebaiknya hal-hal semacam itu dijauhkan dari anggaran karena membebani keuangan, sedangkan kita butuh perangkat alutsista yang baik sesuai zaman," tutur Hadi.

Infografis Anggaran Alutsista Era Soeharto Hingga Jokowi. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Hadi menilai perlu ada audit serius terhadap anggaran Kemenhan. Dia menyarankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit duit yang keluar untuk program pengadaan dan perawatan alutsista.

"Penting peran BPK mengaudit anggaran sehingga bisa tepat sasaran, terlebih kondisi kemaritiman kita banyak konflik dan membutuhkan peralatan canggih untuk keamanan teritorial kita," tutur Hadi.

Di sisi lain, insiden KRI Nanggala juga dinilai menjadi pengingat persoalan anggaran pertahanan yang tak kunjung usai, yakni minimnya transparansi dan belanja alutsista tak sesuai prosedur.

Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola mempertanyakan kontrol pihak eksternal terhadap anggaran alutsista. Dia menyebut DPR RI tak cukup kritis mengawasi hal itu.

Publik pun tak bisa ikut mengkritisi karena Kemenhan tak membeberkan rincian rencana dan laporan belanja alutsista ke publik.

"Tahun lalu kan Pak Menhan menolak untuk membuka mengenai program kerja pertahanan. Padahal, itu bertentangan dengan keterbukaan informasi publik dan sudah kita gugat," ucap Alvin.

Terkait prosedur pengadaan alutsista, menurutnya, sejumlah belanja peralatan perang tak sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Alvin mencontohkan rencana Prabowo belanja 15 unit pesawat jet Typhoon bekas dari Austria. Dia menilai rencana itu tak sesuai UU Industri Pertahanan karena mengabaikan kewajiban transfer ilmu pengetahuan.

"Kami lihat betul dalam proses akuisisi atau niat itu tidak diikuti deliberasi terbuka dan cukup substansial sehingga sangat berpotensi atau memunculkan risiko yang sangat besar terjadinya, bahkan, sampai korupsi," ucap Alvin.

Catatan Redaksi: Judul berita ini diubah dari sebelumnya berjudul "Cacat Kelola Anggaran Kemhan di Balik Tenggelam KRI Nanggala"