Soal KKB, Anggota DPD Takut Kritik soal Papua Dicap Teroris

Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI dari Papua, Filep Wamafma mengaku khawatir atas sikap pemerintah memberikan cap teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Filep menyebut, dengan kondisi tersebut, segala kritik dan masukan terkait persoalan di Papua dikhawatirkan diidentikkan sebagai bentuk dukungan terhadap terorisme di Papua.

"Sebagai wakil daerah kami khawatir juga, ketika memberikan pandangan-pandangan terkait diskriminasi persoalan pelanggaran HAM, persoalan rasis dan persoalan krusial lain, jangan-jangan kita sebagai wakil daerah disebut sebagai teroris," kata Filep kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/4).

Filep meminta pemerintah memberikan definisi dengan jelas dan khusus terkait kategorisasi kelompok mana saja yang dianggap teroris. Sebab menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum jelas mendefinisikan hal tersebut. Filep menilai hal demikian bertujuan agar pemerintah tak secara brutal melakukan generalisasi semua orang di Papua dijustifikasi sebagai teroris.

"Didefinisikan secara khusus. Kelompok mana, afiliasi mana, yang disebut pemerintah sbg kelompok teroris. Jangan justru orang-orang memanfaatkan ruang demokrasi dan kebebasan pendapat kemudian di justifikasi sebagai teroris," kata dia.

Lebih lanjut, Filep mengatakan penetapan label teroris oleh pemerintah juga akan mengancam para pegiat demokrasi di Papua. Ia juga khawatir langkah tersebut menjadi persoalan baru di Papua ke depannya.

"Menurut analisis kami, rasa benci rakyat, rasa benci ketidakadilan, rasa benci terhadap diskriminasi itu akan makin tumbuh dari generasi ke generasi. Karena pemerintah tak masuk ke jalan persoalan," kata Filep.