Kemendikbud Jawab Bamsoet soal Bengkak Duit Pendidikan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud-Ristek, Nizar berdalih bahwa tingginya alokasi APBN untuk pendidikan yang tak diiringi capaian maksimal karena dua per tiga anggaran tersebut ditransfer ke daerah.

Di daerah, kata Nizam, alokasi anggaran tersebut digunakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang angkanya mencapai sekitar Rp300 triliun dari total Rp550 triliun atau 20 persen dari APBN yang dialokasikan pemerintah untuk fungsi pendidikan pada 2021.

"Tapi dari 20 persen tersebut dua per tiga itu adalah untuk ditransfer ke daerah. Kemudian 1/3 di pusat tersebar di banyak sekali kementerian," ujar Nizam kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/5).

Pernyataan Nizam menjawab Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang sebelumnya mempertanyakan tingginya APBN untuk pendidikan, namun tak berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang selalu berada di level rendah selama beberapa tahun terakhir.

Mengutip laporan United Nations Development Programme (UNDP), Bamsoet, sapaan akrabnya, menyebut IPM Indonesia pada 2020 Indonesia hanya berada di peringkat 107 dari 189 negara. Peringkat itu bahkan kalah dari beberapa negara lain se-Asia Tenggara.

Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono

Menurut Nizam, kendati angkanya mencapai 20 persen dari APBN, namun jumlahnya relatif kecil jika dihitung berdasarkan alokasi. Dia mencontohkan, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia jika dihitung berdasarkan lulusan mahasiswa perguruan tinggi, bahkan jauh lebih rendah dibanding India, Jepang, Hongkong, Malaysia, maupun Singapura.

"Biaya pendidikan per mahasiswa per lulusan masih jauh tertinggal dari India, Malaysia, Jepang, Hongkong, Singapura, Tiongkok, dan AS," ucap Nizam.

"Jadi hanya 2 ribu dolar per lulusan dari pendanaan dari pemerintah dari APBN," imbuhnya.

Sementara jika dirincikan, Nizam menyebut dari total Rp550 triliun anggaran untuk fungsi pendidikan pada 2021, sebanyak Rp300 triliun dikirim ke daerah. Lalu, Rp184,5 triliun sisanya untuk fungsi pendidikan oleh kementerian di pusat, termasuk Kemendikbud.

Kemudian, dari jumlah tersebut Kemendikbud menerima Rp81,5 triliun dan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Lalu, sekitar Rp55 triliun untuk fungsi pendidikan di Kementerian Agama, dan 22,8 triliun lagi tersebar fungsi pendidikan di kementerian atau lembaga lain. Terakhir, 25,2 triliun untuk dana cadang.

Nizam tak ingin menjadikan kondisi anggaran sebagai 'kambing hitam' atas buruknya capaian pendidikan di Tanah Air. Namun, ia tak menampik bahwa kondisi itu mau tak mau memang berdampak secara nyata.

Ia misalnya menyebut anggaran riset Indonesia bahkan masih di bawah Kamboja dan Filipina, dan seluruh negara Asia Tenggara lain. Anggaran riset Indonesia, katanya, bahkan kurang dari 0,1 persen per Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi itu kata dia ditambah keterlibatan swasta dalam soal riset yang juga rendah.

"Peran dari swasta masih sangat kecil. Dan sebagian besar ini karena effort upaya keras dari perguruan tinggi, melalui tri dharmanya itu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat," katanya.