Hakim Wahiduddin: Uji Formil Bukan Sekadar Indah dalam Cerita

CNN Indonesia | Selasa, 04/05/2021 22:08 WIB
MK memutuskan menolak uji formil atas UU KPK hasil perubahan yang diundangkan 2019 silam, di mana hakim konstitusi Wahiduddin menyatakan pendapat berbeda. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyindir posisi uji formil terkait superioritas kekuatan politik parlemen. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menilai uji formil perundang-undangan bukan sekadar formalitas perundangan untuk mengimbangi kekuatan politik parlemen.

Hal itu ia katakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji formil atas UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/5).

MK sendiri menolak seluruh uji formil atau pengujian terhadap prosedur pembentukan perundang-undangan. Wahid, sapaan akrabnya, pun menjadi hakim konstitusi satu-satunya yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).


"Mekanisme pengujian formil terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi nyata adanya dan bukan 'sekadar indah dalam cerita'," tutur dia, di dalam risalah putusan MK.

"Bukan seperti ungkapan wujuduhu ka'adamihi (adanya sama seperti tidak adanya) sebagai instrumen penyeimbang terhadap agresivitas supremasi kekuatan politik mayoritas di parlemen dalam konteks pembentukan undang-undang," lanjutnya.

Dalam pendapatnya, ia yang juga dikenal pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham tersebut, menilai para pemohon, di antaranya eks Ketua KPK Agus Rahardjo dkk, memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Selain itu, ia menilai penyusunan perubahan UU KPK nampak sengaja dilakukan dalam tempo relatif sangat singkat setelah momentum spesifik keluarnya hasil pemilu dan beberapa waktu masa bakti DPR periode 2014-2019 dan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode yang sama.

Hasilnya, kata dia, ketiadaan jaminan konstitusionalitas pembentukan undang-undang.

Selain itu, ia menegaskan dissenting opinion itu salah satunya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa MK dapat diandalkan dalam menguji formil suatu undang-undang.

"Dengan demikian, berdasarkan argumentasi (legal reasoning) sebagaimana diuraikan di atas, saya berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon," ujarnya menambahkan.

Wahid meyakini bahwa fungsi KPK sepenuhnya tetap dapat berjalan, bahkan lebih baik berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dibandingkan dengan UU terbaru.

Apalagi  lagi, komisioner KPK yang ada saat ini juga seharusnya dapat lebih mantap di dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai visi, misi, cita-cita, dan program mereka saat sedang mengalami uji kepatutan dan kelayakan yang masih berada dalam konteks keberlakuan.

Di satu sisi, putusan penolakan gugatan atas UU KPK ini menambah panjang uji formil yang tak pernah dikabulkan MK sepanjang sejarahnya dengan berbagai alasan.

Revisi UU KPK sendiri menuai kecurigaan sejumlah pihak sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah lantaran dikebut dan disepakati seluruh fraksi dalam tempo singkat, tanpa prosedur yang sesuai perundangan, dan tak ada urgensi perubahan.

(dmi/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK