Insentif Belum Dibayar, Nakes Wisma Atlet Minta Bantuan LBH

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima pengaduan dan permohonan bantuan hukum dari tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Berkenaan dengan insentif yang belum dibayarkan kepada para nakes.

"Iya, ada pengaduan dan permohonan bankum (bantuan hukum) dari nakes Wisma Atlet soal insentif," ujar Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (7/5).

"Secara detail aku mungkin enggak bisa sampaikan sekarang, ya. Tapi, intinya memang ada persoalan insentif yang belum dibayarkan," lanjutnya.

Arif mengaku pihaknya juga menerima informasi mengenai dugaan intimidasi dari tentara dan aparat kepolisian terhadap para nakes.

"Bahkan bukan hanya dari tentara, tapi dari kepolisian juga," ujarnya.

Terpisah, Komandan Lapangan Satgas Covid-19 RSD Wisma Atlet Letkol TNI Laut M. Arifin menegaskan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah melakukan tindakan represif kepada para relawan nakes terkait persoalan insentif.

"Tidak pernah, kita terutama masalah insentif menekan, tidak ada. Saya yang di lapangan, saya dekat semua bagian lapangan, saya tahu persis kalau masalah penekanan insentif tidak pernah ada," kata Arifin dalam acara daring, Jumat (7/5).

Arifin sekaligus menjelaskan bahwa insentif relawan nakes di RSD Wisma Atlet sebagian sudah dibayarkan dan sebagian tengah berproses. Pun menurutnya selama ini pemerintah telah memberikan fasilitas tempat tinggal dan konsumsi terhadap para relawan.

Arifin lantas kembali mengingatkan bahwa sedari awal pihaknya sudah mewanti-wanti bahwa relawan bekerja secara sukarela.

Apabila ada besaran insentif yang ditawarkan, maka bisa dibilang sebagai bonus. Namun ia juga memastikan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada para relawan nakes.

"Nakes di sini merupakan relawan yang berjuang demi kemanusiaan secara sukarela. Dan saya garisbawahi bahwa reward dari pemerintah itu suatu kebijakan sehingga bukan merupakan patokan," pungkasnya.