Connie Tantang Kemenhan Gandeng KPK & BPK Ungkap Sosok Mr. M

Pengamat militer sekaligus akademisi Connie Rahakundini Bakrie menantang Kementerian Pertahanan agar transparan dan membuka diri bagi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelisik soal dugaan mafia alat utama sistem senjata (alutsista).

Sebab baginya, kewajiban untuk membongkar kasus itu bukan tugas akademisi.

Hal itu dikatakan dalam merespons jawaban Kementerian Pertahanan terkait isu mafia alutsista berinisial M yang ia katakan dalam sebuah diskusi publik. Bahwa, Kemenhan meminta Connie untuk mengungkap Mr. M dan melaporkannya ke KPK.

"Terkait beredarnya Mr. M atau mafia dalam upaya modernisasi Alutsista dan atau MRO diakui keberadaannya juga oleh para tokoh, antara lain Anggota DPR RI Komisi I [DPR] Bapak M. Farhan, Mantan KaBAIS Bapak S. Ponto, dan Deputi V KSP Ibu Jaleswari Pramodawardhani," kata Connie dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5).

"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr. M dimaksud, bukan tugas seorang akademisi atau intelektual," tuturnya.

Menurutnya, bukan perkara sulit membongkar Mafia M ini jika saja Kemenhan membuka pintu bagi KPK untuk menelisik tahapan proses kontrak militer CADMID (Concept, Assessment, Demonstration, Manufacture, In-Service, Disposal).

"Mr M atau Mdmme M - Mr X atau Mdmme X, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID," kata dia.

Connie pun menyinggung soal kerahasiaan yang kerap jadi dalih untuk tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Baginya, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance mewajibkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kemenhan untuk transparan dalam hal kebijakan anggaran.

"Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan Alutsista dimaksud," cetus dia.

Connie pun mencontohkannya dengan Rancangan Peraturan Presiden soal modernisasi alutsista 2020-2024 yang dengan anggaran hingga Rp1.760 triliun.

"Apakah sudah melalui tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami oleh pengguna (TNI) dan oleh Komisi I? Karena jika benar, alokasi PLN (pinjaman luar negeri) tersebut maka seluruh WN perlu mengetahui," ujarnya.

"Karena hal ini memiliki konsekuensi pembayaran utang LN yang sangat besar dan akan menjadi beban negara dan WN (warga negara)," cetus dia, yang juga merupakan pengajar di Universitas Pertahanan ini.

Di samping itu, Connie juga menantang Kemenhan untuk membuka diri bagi audit teknologi yang ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap industri pertahanan BUMN dan BUMS terkait isu industri pertahanan semu atau palsu (pseudo-inhan).

"Hasil audit teknologi lah yang akan menjawab dan menunjukkan siapa dan apa saja BUMN dan BUMS yang termasuk dalam kelompok pelaku pseudo inhan sehingga diperlukan kemauan keras dan kemampuan Kemhan untuk mewujudkan hal ini bersama K/L terkait terutama BPK," urainya.

Terkait penjelasan soal mafia alutsista ini sendiri, Connie mengaku sempat dipanggil Kemhan. Dia juga telah mengkonfirmasi kehadiran atas undangan untuk menemui Prabowo dan atau Wamenhan melalui pembicaraan dengan Kepala Biro Humas Kemhan Marsma TNI Penny Radjendra.

"Tetapi dibatalkan mendadak menjelang pertemuan," kata dia.

Infografis Jet Tempur Siluman. (Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Meski begitu, Connie mengaku akan membicarakan itu dengan Prabowo dalam agenda pertemuan antara pejabat PT Technology Military Indonesia (TMI) dengan Menhan pada 11 Mei 2021.

"Terkait keseluruhan poin di atas dapat kami diskusikan langsung bersama Bapak Menhan saat pertemuan dimaksud," ucap dia, yang merupakan lulusan National Defence University, AS, itu.

Sebelumnya, Juru Bucara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Connie melaporkan sosok mafia alutsista Mr M ke KPK atau kepolisian agar "Jangan sampai sekedar menjadi rumor dan fitnah".

Selain itu, Dahnil melanjutkan pihaknya berharap Connie mengatakan soal industri pertahanan bayangan yang dikelola seorang jenderal di Kemhan.