Larangan Mudik, PAN Sebut Migrasi Warga Tak Bisa Dikontrol

Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pergerakan masyarakat tetap tak bisa dikontrol selama larangan mudik Lebaran lantaran pemerintah masih mengizinkan warga pergi berwisata.

"Akibatnya arus migrasi masyarakat tetap saja tidak bisa dikontrol dengan baik. Sebab, tidak bisa dibedakan mana yang wisata dan mana yang mudik," kata Saleh saat dihubungi, Selasa (11/5).

Anggota Komisi IX itu juga menilai pemerintah tak membuat kriteria yang jelas terkait pelaksanaan aturan larangan mudik lokal. Ia memprediksi larangan mudik di kawasan aglomerasi tak bisa diterapkan.

Selain itu, Saleh meyakini petugas di lapangan tidak akan cukup untuk mengawasi seluruh warga selama larangan mudik lokal berlangsung.

"Petugas di lapangan juga tidak cukup. Kalau hanya mengandalkan polisi dan Dinas Perhubungan, tentu tidak cukup. Apalagi, di wilayah Jabodetabek, masyarakatnya sangat banyak," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah secara tegas melarang segala bentuk mudik, baik jarak jauh maupun lokal antarwilayah aglomerasi selama periode 6-17 Mei mendatang.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan masyarakat hanya boleh melakukan aktivitas penting atau perjalanan non-mudik di wilayah aglomerasi agar perekonomian tetap berjalan.

Pemerintah juga tidak akan melakukan penyekatan di wilayah aglomerasi meski masyarakat dilarang melakukan mudik. Selain itu, moda transportasi umum juga masih beroperasi secara normal.

Beberapa tempat wisata masih diizinkan buka selama libur Lebaran nanti, seperti di Banten, Jawa Barat, hingga Yogyakarta. Di Banten, warga dari luar daerah dilarang untuk berwisata di provinsi paling barat di Jawa.