Penyelidik KPK Harun Al Rasyid: Firli yang Getol Dorong TWK

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyelidik KPK, Harun Al Rasyid mengungkapkan tak ada lagi prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di tubuh lembaga antirasuah. Kolektif kolegial adalah sistem kepemimpinan di KPK yang mengutamakan kebulatan dan kesepakatan bersama dari seluruh komisioner.

Pernyataan itu dia utarakan bertolak pada keputusan terbaru mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi bagian asesmen alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengatakan keputusan di KPK kini hanya ditentukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Harun mengaku mendapatkan informasi itu dari empat pimpinan lain.

"Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya test wawasan kebangsaan," kata Harun dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (12/5).

Harun--yang masuk dalam 75 orang tidak lulus TWK dan dinonaktifkan--juga mengaku diminta oleh pimpinan lain KPK untuk memahami dan mengerti situasi yang kini terjadi.

"Namun saya katakan, andai saja pimpinan lainnya berani nyatakan ini ke publik bahwa 'yang disampaikan oleh ketua KPK bahwa pelaksaan test WK itu adalah keinginan pimpinan secara kolektif kolegial tidak benar dan omong kosong' pasti sudah game over permainan ini," ucap dia lagi.

CNNIndonesia.com mencoba mengonfirmasi informasi tersebut ke empat pimpinan lain KPK, tapi belum satupun memberikan jawaban.

Adapun Harun lebih lanjut menegaskan bakal melawan kebijakan penonaktifan 75 pegawai KPK. Sebab menurut dia, keputusan itu sarat ketidakadilan dan arogansi ketua KPK Firli Bahuri.

"Ini bentuk kezaliman dan ketidakadilan serta arogansi Ketua KPK secara personal, bukan kelembagaan," tutur Harun.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengkritik dan mempertanyakan keputusan tersebut.

"Kita, dalam arti bukan hanya 75 orang yang dinonaktifkan tersebut, tetapi seluruh elemen dan anak bangsa yang konsen dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk yang terhormat Bapak Presiden tentunya," ucap dia lagi.

Harun pun membeberkan, sejumlah organisasi masyarakat telah melayangkan surat terbuka ke Presiden Joko Widodo sebagai bentuk dukungan ke 75 pegawai KPK. Belum lagi putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi mandat bahwa alih status ASN tak boleh merugikan KPK.

Namun alih-alih menjadikan pelbagai dukungan itu sebagai bahan renungan, kata Harun, Ketua KPK Firli Bahuri disebut terus melancarkan aksi.

"Innalillahi Wa Innailaihi Rajiun. Kami akan terus melawan dan akan kami buktikan siapa sebenarnya yang tidak berintegritas, siapa yang tidak punya netralitas dan siapa yang tidak steril dengan pihak berperkara," tukas Harun.

"Semoga Allah menyadarkan Ketua KPK bahwa dunia ini hanya panggung sandiwara," ucap dia lagi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan keterangan pada wartawan terkait dugaan kasus korupsi. Jakarta, 28 November 2020. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

CNNIndonesia.com menghubungi Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengonfirmasi pelbagai informasi tersebut. Tapi hingga berita ini ditayangkan, Firli tak menjawab pesan pendek yang dikirim.

Diketahui, KPK sebelumnya mengumumkan sebanyak 75 pegawai tidak memenuhi syarat TWK sebagai sarana untuk alih status menjadi ASN. Tapi saat itu pimpinan KPK tak membeberkan daftar nama-nama.

Belakangan, 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu secara resmi telah dinonaktifkan. Hal itu diketahui melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin.