Busyro Sindir Sikap Jokowi yang Kontra-Wawasan Kebangsaan

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menyindir Presiden Joko Widodo yang acap kali menyetujui Undang-undang kontroversial. Ia menilai sikap tersebut bertentangan dengan wawasan kebangsaan.

Pernyataan ini dilontarkan Busyro berkenaan dengan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai dinonaktifkan pimpinan KPK lantaran tidak lulus. Busyro menilai sikap Jokowi pun tak sesuai dengan wawasan kebangsaan.

"Presiden sudah menyetujui revisi UU KPK itu bertentangan dengan wawasan kebangsaan. Presiden juga menyetujui UU Cipta Kerja, UU Minerba, revisi soal usia hakim Mahkamah Agung," ujar Busyro kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/5).

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah ini menganggap sikap Jokowi terhadap 75 pegawai KPk yang gagal lolos TWK tak menyentuh akar permasalahan.

Menurut dia, Jokowi seharusnya mulai mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan TWK. Sebab, ia menilai TWK tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga menjadi tindakan ilegal yang dilakukan pimpinan KPK.

Jokowi, lanjut Busyro, memiliki kewenangan yang lebih besar menyikapi 75 pegawai KPK yang tak lolos dengan membatalkan hasil TWK maupun Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK perihal penonaktifan.

Jika Jokowi tak segera membatalkan hasil TWK dan SK penonaktifan itu, Busyro menilai hal itu semakin menunjukkan ada upaya pelemahan KPK secara sistematis.

"Ketika KPK sudah menjadi eksekutif dan di bawahnya presiden, presiden harus memberi tindakan. Konsekuensinya adalah pernyataan pimpinan KPK soal tidak lulus TWK itu mencederai 75 pegawai. Itu harus dibatalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sudah angkat suara ihwal persepsi publik yang menduga pemerintah turut berperan dalam gaduh tes wawasan kebangsaan KPK.

Dia membantah tudingan sejumlah pihak yang menyatakan Presiden Joko Widodo mengintervensi proses TWK. Ngabalin menyebut tudingan-tudingan itu sebagai fitnah terhadap Jokowi.

"Ada yang berikan penilaian bahwa ini ada upaya pemerintah dan intervensi Presiden Joko Widodo dalam rangka menyingkirkan 75 orang pegawai KPK yang menolak UU KPK. Ini pasti fitnah yang sangat murah dan menurut saya ini satu perilaku yang amat sangat biadab," ujarnya.

Diketahui, Jokowi menyampaikan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara tidak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tak lolos.

Ia juga mengusulkan pegawai KPK yang tak lolos tes itu mengikuti sekolah kedinasan untuk memperbaiki hasil TWK.

Di antara pegawai KPK yang tidak lolos dan dinonaktifkan, ada nama Novel Baswedan dan beberapa penyidik pengungkap kasus besar lainnya. Walhasil, TWK menjadi sorotan publik lantaran ada dugaan pimpinan KPK menyingkirkan pegawai-pegawai yang selama ini kritis.