Manut Jokowi, KPK Bahas 75 Pegawai dengan Kemenpan-RB dan BKN

CNN Indonesia | Senin, 17/05/2021 20:01 WIB
KPK segera berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN terkait nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan membahas nasib 75 pegawai KPK dengan Kemenpan-RB dan BKN. (CNN Indonesia/ Ryan Hadi Suhendra)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos TKN.

Keputusan tersebut menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai lembaga antirasuah.

"Menindaklanjuti arahan Presiden, kami akan melanjutkan koordinasi dengan KemenPAN RB, Badan Kepegawaian Negara dan lembaga terkait lainnya," ujar Ghufron dalam keterangan tertulis, Senin (17/5).


Ghufron menjelaskan keputusan itu juga mengacu pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam pertimbangan putusan tersebut, dikatakan proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tak boleh merugikan hak pegawai.

Selain itu, Ghufron mengapresiasi komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi melalui pernyataan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi.

"Untuk itu kami sepakat akan menjadikan hasil tes wawasan kebangsaan sebagai masukan untuk langkah perbaikan lembaga dan individu KPK," ujarnya.

Ghufron berharap proses pengalihan status KPK menjadi abdi negara dapat selesai dengan cepat sehingga KPK bisa fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Terkait itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang penonaktifan 75 pegawai KPK.

Jokowi pun buka suara terkait polemik 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan oleh pimpinan KPK. Ia meminta TWK tak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan puluhan pegawai lembaga antikorupsi, termasuk Novel Baswedan.

(yla/fra)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK