Wagub DKI Bantah Ratusan PNS Ogah Ikut Seleksi Karena TGUPP

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah dugaan bahwa 239 PNS enggan ikut seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama atau eselon II karena faktor keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Menurut Riza, peran TGUPP dan pejabat eselon II selama ini sudah berjalan masing-masing tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

"Saya kira tidak seperti itu, jadi saya kira semua TGUPP, semua dinas bersama-sama bekerja untuk pembangunan kota Jakarta, untuk kepentingan masyarakat Jakarta," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (18/5).

Lagipula, menurut Riza, TGUPP selama ini tidak bersinggungan langsung dengan kinerja dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemprov DKI. Ia menyatakan, selama ini TGUPP hanya memberi masukan kepada Anies.

"Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, tim itu membantu memberikan masukan," ujarnya.

Menurut Riza, pihaknya memang tengah membuka lowongan untuk 17 jabatan yang kosong di lingkungan Pemprov DKI. Menurutnya, lelang jabatan itu bertujuan untuk menempatkan orang-orang terbaik di Pemprov DKI.

"Untuk itu makanya kami dalam rangka melalui sistem transparan yang terbuka dan memberi kesempatan kepada semua agar bisa mendapatkan posisi yang baik dan terbaik bagi kepentingan Pemprov," ujar Riza.

"Bagi kepentingan yang bersangkutan bagi kepentingan masyarakat tentu kita berharap semua dapat mengikuti seleksi lelang jabatan," imbuhnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya menduga faktor keberadaan TGUPP membuat 239 PNS enggan mengikuti seleksi terbuka eselon II. Gembong menduga peran dan kewenangan TGUPP terlalu besar, sehingga membuat para PNS enggan mengisi jabatan eselon II.

Diketahui, sebanyak 239 PNS enggan mengikuti seleksi terbuka 17 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang dibuka oleh Pemprov DKI beberapa waktu lalu. Padahal, mereka memenuhi syarat untuk mendaftar.

Gubernur Anies Baswedan lantas gusar. Dia pun mengumpulkan 239 di halaman Balai Kota pada Senin kemarin (10/5). Ia dengan gamblang menyatakan bahwa ratusan PNS tersebut bermasalah karena mengabaikan instruksi.