Refly di Sidang Rizieq: Pidana Tambahan Tak Rasional

CNN Indonesia
Rabu, 19 May 2021 14:06 WIB
Ahli hukum Refly Harun menilai tak rasional apabila seorang pelanggar prokes juga diberi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Refly Harun memberikan keterangan sebagai ahli di sidang Rizieq. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai sangat berlebihan dan tak rasional apabila seorang terdakwa yang telah dituntut melanggar protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) juga dicabut hak-hak politiknya.

Hal itu ia sampaikan sebagai ahli hukum tata negara yang dihadirkan terdakwa Rizieq Shihab dalam lanjutan sidang kasus penyebaran kabar bohong (hoaks) terkait tes swab virus corona di RS Ummi, Bogor di PN Jakarta Timur, Rabu (19/5).

"Kalau kita kaitkan dengan pelanggaran prokes yang ancaman hukumannya 'cuma' 1 tahun dan denda 100 juta. Lalu diberikan pidana tambahan, menurut saya itu itu excessive abuse, terlalu berlebihan, tak proporsional dan tak rasional," kata Refly.


Mulanya, salah satu kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Prawiro melontarkan pertanyaan kepada Refly terkait melebarnya tuntutan kasus pelanggaran prokes ke pencabutan hak politik seseorang.

"Tiba-tiba ada sebuah ormas dibubarkan. Bahkan hak politiknya dicabut. Padahal yang terkait pidana pokoknya soal prokes debatable. Bagaimana perkara pokok menyangkut prokes tiba-tiba melebar kemana-kemana yang tak ada relevansinya dengan hal itu?" tanya Sugito.

Mendengar hal itu, Refly lantas memberikan penjelasannya. Ia menilai hukuman pencabutan hak politik seseorang kerap dijatuhi terhadap terdakwa kasus kejahatan yang bersifat luar biasa atau extraordinary crime.

"Karena kalau mereka bebas dan mpunya hak-hak politik dipilih dan memilih, maka mereka punya pengaruh besar, dan dikhawatirkan justru pengaruh itu damage-nya lebih besar lagi," kata dia.

Lebih lanjut, Refly mencontohkan biasanya hukuman pencabutan hak politik dijatuhi terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi. Salah satunya tindak pidana korupsi yang kerap dilakukan para oknum partai politik.

"Itu pun secara teoritik, secara hukum tata negara tidak juga permanen harus dibatasi. Apakah 5 tahun atau 2 kali pemilu. Ada relevansinya dan gradasi tindak pidana yang berat," kata Refly.

Jaksa menuntut Rizieq mencabut hak untuk berkecimpung dalam kepengurusan keormasan selama 3 tahun dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizieq juga di tuntut selama 2 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus yang sama.

Atas perbuatannya itu, Rizieq diduga melanggar Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.

(rzr/psp)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER