Daftar 5 Klaster Pegawai yang Dinonjobkan Versi Direktur KPK

3. Kasatgas Penyidik dan Penyelidik

Giri menyebut sebanyak dua Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik dan tujuh Kasatgas Penyidik dinyatakan tak lolos TWK. Mereka saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi yang menarik perhatian publik. Seperti bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 hingga izin ekspor benih lobster (benur).

Teruntuk Kasatgas Penyelidik ada nama Harun Al Rasyid dan Iguh Sipurba. Sedangkan Kasatgas Penyidik ada nama Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Rizka Anung Nata, Andre Dedy Nainggolan, Budi Sukmo, Budi Agung Nugroho, dan Afief Julian Miftah.

"Sembilan Kasatgas dari 75 [pegawai] itu. Ini Kasatgas tidak main-main semua. Narasinya bukan Novel dan kawan-kawan, ini sekelas Novel semua," kata Giri.

4. Pegawai Nonmuslim

Dari 75 pegawai yang dinonaktifkan, ada sejumlah pegawai non-muslim. Giri menjelaskan keadaan itu secara otomatis membantah narasi yang selalu mengaitkan puluhan pegawai KPK dengan Taliban, Kadrun, dan Radikal Islam.

"Selama ini, narasi 'mereka taliban, kadrun, radikal islam', tapi faktanya dari 75 pegawai, tujuh nasrani, satu buddha, satu hindu," ujarnya.

Pegawai KPK yang tidak lolos TWK beragama nasrani ada Andre Dedy Nainggolan (Kasatgas Penyidik); Hotman Tambunan (Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi sekaligus pendiri Oikumene); Rasamala Aritonang (Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum).

Berikutnya H. Nababan (penyidik); T. Simanjuntak (fungsional Biro Hukum); SF. Siahaan (fungsional Biro SDM); dan Benydictus Siumlala (fungsional peran serta masyarakat).

Kemudian yang beragama Buddha ada Riswin selaku penyidik, sementara pegawai beragama Hindu ada IVK fungsional pengaduan masyarakat.

5. Pejabat Stategis/Tinggi

Giri mengatakan pegawai yang menduduki jabatan strategis juga turut dinonaktifkan. Sejumlah nama dalam klaster ini antara lain, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Hery Muryanto (eselon IA); Direktur PJKAKI, Sujanarko (eselon IIA); Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono (eselon IIA).

Kepala Biro SDM, Chandra Reksodiprojo (eselon IIA); Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum, Rasamala Aritonang (eselon III); Kepala Bagian Pelayanan Biro SDM, Nanang Priyono (eselon III); Kepala Bagian Umum, AMK (eselon III); Kepala Bagian Pengelola Gedung Biro Umum, ARB (eselon III); dan Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi, Hotman Tambunan, eselon III.

Pelaksanaan TWK dalam rangka alih status menjadi ASN ini mendapat protes keras dari publik. Beberapa pihak menilai proses itu sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai-pegawai lembaga antirasuah yang kritis dan berintegritas.

75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos juga melayangkan protes. Mereka sudah melaporkan pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi.

KPK belum memutuskan nasib 75 pegawai yang tak lulus TWK tersebut. Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan pihaknya akan membahas intensif nasib puluhan pegawai tersebut bersama kementerian/lembaga lain pada Selasa (25/5).

"Yang pasti hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya bagaimana proses selanjutnya," ujar Firli kepada awak media di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/5).