P2G Ingatkan Pemerintah Potensi Gagal Rekrut 1 Juta Guru PPPK

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengingatkan bahwa pemerintah terancam gagal merekrut 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pasalnya menurut Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai formasi di beberapa daerah. Selain itu target 1 juta guru pun diperkirakan tak tercapai mengingat formasi yang diajukan hanya setengah dari jumlah sasaran awal.

"Rencana merekrut 1 juta guru PPPK pada 2021 ini nampaknya tidak tercapai. Padahal secara nasional kita darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri, yaitu mencapai 1,3 juta guru," tutur Satriwan Salim melalui keterangan tertulis, Senin (31/5).

Menurut penghitungan Satriwan, saat ini pemerintah hanya bisa menerima 513 ribu formasi dari yang diajukan daerah. Tapi seluruh formasi itu pun belum tentu semuanya terisi jika banyak peserta yang tidak lolos seleksi.

Dia pun mengatakan, di daerah masih banyak didapati formasi yang diajukan tidak sesuai dengan harapan guru honorer. Menurut laporan yang diterima lembaganya dari guru-guru di daerah, formasi yang disiapkan tidak mengakomodasi seluruh guru honorer.

Contohnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pemerintah daerah mengusulkan formasi sebanyak 1.080 guru. Akan tetapi yang disetujui pemerintah pusat hanya 660 formasi.

Kemudian di Kabupaten Serang, Banten, pemerintah pusat menyetujui 2.087 formasi guru. Namun dari keseluruhan formasi tersebut hanya satu formasi guru Agama Islam yang dibuka.

"Padahal jumlah guru honorer PAI (Pendidikan Agama Islam) di Kabupaten Serang sebanyak 430 orang. Fakta ini sungguh menyakitkan bagi guru honorer PAI apalagi honorer kategori 2," ungkap Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Z. Haeri menambahkan.

Kejadian serupa terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di wilayah ini hanya disediakan 246 formasi yang disetujui pusat dari total usulan Pemda mencapai 9.200 formasi.

Selanjutnya untuk Kabupaten Subang, Jawa Barat, Iman membeberkan, formasi guru Agama Islam yang disediakan hanya 13 orang. Padahal guru honorer Agama Islam di sana ada sekitar 600 orang.

Tak hanya ihwal jumlah formasi, Iman juga mengkritik langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang masih melanjutkan tahapan seleksi guru PPPK padahal Komisi X DPR tengah membahas aspirasi guru honorer melalui panitia kerja pengangkatan guru honorer menjadi ASN.

"P2G menilai pemerintah mengabaikan proses penyerapan aspirasi yang tengah terjadi di DPR," tambah dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan pihaknya berusaha mencari jalan keluar agar guru honorer dapat langsung diangkat menjadi ASN tanpa diseleksi. Upaya itu dilakukan melalui panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN.

Sementara, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan opsi pengangkatan tanpa seleksi tidak mungkin dilakukan, meskipun untuk guru honorer yang sudah lama mengabdi.

Infografis Sekolahku Kekurangan Guru. (CNNIndonesia/Basith Subastian)