Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah kabar yang menyebut Prabowo menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) untuk menangani pengadaan alutsista senilai US$124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.
Dahnil menyebut perusahaan itu bergerak di bidang pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Menurutnya, PT TMI tidak berkecimpung di bidang pengadaan alutsista.
"TMI tidak akan melakukan kontrak dengan Kementerian Pertahanan di satu sisi terkait belanja-belanja alutsista yang dilakukan oleh Kemenhan. TMI juga tidak jual beli dan segala macam," kata Dahnil, disiarkan CNN Indonesia Tv, Senin (31/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu memastikan Kemenhan tak punya kaitan dengan PT TMI. Dia menyebut perusahaan itu dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Pertahanan.
Dahnil juga membantah keterkaitan Prabowo dengan perusahaan itu. Ia menegaskan Prabowo tak campur tangan meski PT TMI dipimpin oleh kawan lamanya, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Glenny Kairupan.
"Tidak. Beliau, mereka-mereka memang berada di perusahaan tersebut. Kemudian, yayasan yang menunjuk mereka mengurusi perusahaan tersebut. Yang harus dipahami adalah TMI itu tidak terlibat dalam proses-proses kontrak di Kementerian Pertahanan," tuturnya.
Dahnil berkata dukungan Prabowo terhadap perusahaan-perusahaan alutsista, tak terkecuali PT TMI, dalam rangka strategi diplomasi. Prabowo sedang berniat membenahi masalah alutsista dari para broker.
"Ketika melakukan komunikasi, kemudian memberikan, sebutlah supporting, kepada TMI itu bagian dari strategi komunikasi diplomasi beliau ingin mengecek kepastian dan harga alutsista yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut," ujarnya.
Rencana pemerintah belanja alutsista senilai US$124,99 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun diketahui publik dari rancangan Perpres yang bocor. Bersamaan dengan itu, tersebar pula surat Prabowo menunjuk PT TMI untuk mengelola program tersebut.
(dhf/agt)