Harun Al Rasyid, Guru Ngaji Dicecar 'Dana Arab' Saat TWK KPK

Harun mencurigai pelaksanaan TWK karena berjalan tidak transparan. Kata dia, pewawancara enggan memperkenalkan identitas diri. Harun merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dan terancam dipecat.

Ia pun mendesak KPK ataupun BKN membuka hasil TWK seterang-terangnya sehingga dapat diketahui mengenai nilai kurangnya.

Harun memetakan ada tiga isu dalam TWK ini, yakni netralitas, integritas, dan radikalisme.

Menurutnya, masalah integritas kata pimpinan sudah tak perlu diukur karena sudah belasan tahun di KPK.dijatuhkan dalam sebuah wawancara.

Terkait netralitas, kata Harun, pegawai KPK juga tak berafiliasi dengan partai atau kekuasaan tertentu.

"Nah, berarti saya enggak lulus di radikalisme. Kesimpulannya begitu. Kalau saya enggak lulus di bab radikalisme, ayo kita buka. Biar publik jangan dicecoki oleh semuanya kemudian fitnah," kata Harun yang juga orang Nahdliyin.

Harun, yang kemudian mendapat julukan 'Raja OTT' ini menduga kuat ketidaklolosannya dalam proses TWK berkaitan erat dengan sejumlah hal. Seperti di antaranya penanganan kasus, aktif di Wadah Pegawai (WP) KPK hingga sikapnya yang kritis menentang revisi Undang-undang KPK.

"Kalau saya (salahnya) jadi bertumpuk-tumpuk, ya. Kasus saya pegang, mengendalikan pegawai di WP juga pegang," ujarnya.

Integritas Tak Diragukan

Penyidik KPK Mu'adz D'Fahmi tak percaya bila Harun tak lulus TWK alih status menjadi ASN. Mu'adz mengaku sangat mengenal Harun. Menurutnya, integritas Harun tak perlu diragukan lagi.

Ia sangat menentang keputusan pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai karena dinilai tidak lolos TWK. Menurut dia, sejumlah nama dari daftar tersebut merupakan mereka yang berintegritas dan penuh dedikasi dalam pekerjaannya memberantas korupsi.

"Kalau masalah integritas, saya kenal betul lo orang-orang macam Novel Baswedan, Sujanarko, Harun Al Rasyid, Giri Suprapdiono, ini saya kenal betul orang-orang ini. Karena sejak awal-awal KPK berdiri saya sudah mengenal mereka," tandas Muadz.

"Untuk masalah kebangsaan dan pancasila, loh mereka itu bekerja demi NKRI dan itu perjuangannya enggak main-main, apalagi isunya korupsi," ujarnya.

Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak BKN soal materi TWK tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengaku tidak mengetahui materi dalam Tes Wawasan Kebangsaan tersebut.

Sementara Ketua BKN Bima Haria Wibisana mengatakan menyebut Indeks Moderasi Beragama (IMB) yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen terhadap pegawai KPK ini tak main-main.

Bima menjelaskan serangkaian asesmen yang digunakan terhadap para pegawai lembaga antirasuah tersebut sama dengan tes yang digunakan dalam merekrut prajurit TNI AD.

Menurutnya, tes Indeks Moderasi Beragama (IMB 68) yang dipakai dalam asesmen, hingga kini dinilai sebagai tes wawasan terbaik saat ini.

"Yang memutuskan tim, karena test IMB 68 TNI-AD ini battery test wawasan kebangsaan terbaik yang ada saat ini," kata Bima.

"Semuanya tim asesor yang kompeten dan legitimate dari institusi negara," imbuhnya.