Firli Minta Anggaran KPK 2022 Ditambah Rp403 Miliar

CNN Indonesia | Kamis, 03/06/2021 20:57 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tambahan anggaran perlu diberikan demi efektivitas program pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketua KPK Firli Bahuri meminta anggaran 2022 ditambah Rp403 miliar. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta anggaran belanja ditambah sebesar Rp403 miliar pada 2022. Dia mengatakan tambahan anggaran itu demi efektifitas program pemberantasan korupsi.

Firli mengusulkan anggaran belanja KPK pada 2022 sebesar Rp1.496,31 miliar. Jumlah itu lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1.093.22 miliar.

"Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan, maka KPK berharap dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta mendukung seluruh program prioritas nasional, KPK membutuhkan Rp403 miliar sebagai anggaran tambahan," kata Firli dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (3/6).


Firli dalam paparannya membeberkan usulan tambah anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp370,11 miliar dan Rp32,95 miliar untuk belanja barang operasional.

Firli juga membeberkan bahwa sebanyak enam satuan kerja yang menggunakan total anggaran belanja Rp1.093.22 miliar itu, yakni Sekretaris Jenderal dengan Rp729 miliar serta Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dengan Rp72 miliar.

Kemudian, Deputi Pencegahan dan Monitoring dengan Rp63 miliar, Deputi Penindakan dan Eksekusi dengan Rp56 miliar, Deputi Koordinasi dan Supervisi dengan Rp41 miliar, dan Deputi Informasi dan Data dengan Rp126 miliar.

"Kami betul-betul sangat selektif untuk mengajukan kebutuhan," ujar Firli.

Ia menuturkan, kebutuhan dan program yang disusun oleh KPK ini tidak lepas dari program-program prioritas nasional. Firli menyebut setidaknya ada empat program prioritas nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleh KPK.

Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Ketiga, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Terakhir, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

(mts/bmw/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK