Usai Baku Tembak Aparat-KKB, Bandara Ilaga Beroperasi Lagi
Polri memastikan Bandara Amingaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua sudah dapat digunakan untuk penerbangan pesawat pada Senin (7/6). Sebelumnya, di lokasi itu sempat terjadi baku tembak antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 3 Juni lalu.
Kapolres Puncak I Nyoman Punia, memastikan kegiatan aktivitas bandara mulai berangsur-angsur pulih dengan penjagaan ketat personel TNI-Polri.
"Hari ini sudah tiga flight (penerbangan) menuju dan dari Bandara Aminggaru, Ilaga," kata Nyoman dalam keterangan tertulis, Senin (7/6).
Nyoman mengatakan pihaknya tidak akan mundur melawan KKB yang seringkali melakukan serangan.
"Kegiatan masyarakat pun sudah berangsur-angsur normal di bawah penjagaan dan pengawasan," tambah dia.
KKB adalah sematan aparat terhadap kelompok milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Pada kontak senjata 3 Juni lalu, KKB diketahui melakukan penyerangan di Bandara Aminggaru Ilaga, Puncak, Papua. KKB diduga membakar sejumlah fasilitas bandara hingga memicu kontak tembak dengan Paskhas (Korps Pasukan Khas TNI AU).
Kejadian itu berdampak pada kebakaran menara di Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) dan Kantor AirNav di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Namun, tak ada korban jiwa dalam kejadian itu.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri memastikan bahwa tidak ada korban jiwa selama kontak tembak itu terjadi.
Polri: Papua bukan Zona Perang
Polri menegaskan seluruh wilayah di Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, kata dia, tak ada pihak-pihak tertentu yang dapat menjadikan titik tertentu di Papua sebagai lokasi perang.
Dalam hal ini, pernyataan tersebut dilontarkan untuk merespons pernyataan dan ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengenai peperangan dengan aparat TNI-Polri.
"Itu adalah NKRI, bukan wilayah mereka. Papua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekali lagi itu sudah final," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Rusdi mempertanyakan pihak-pihak yang menyatakan Papua sebagai wilayahnya itu sendiri. Pasalnya, kata dia, hal tersebut tak dapat dilakukan karena Papua merupakan bagian dari Indonesia.
Dia mengatakan, Polri akan merespons setiap gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Papua dalam beberapa waktu terakhir. Rusdi memastikan bahwa hal tersebut akan dapat ditangani dengan baik.
"Ketika melihat gangguan-gangguan seperti ini, TNI-Polri terus berupaya secara optimal, bagaimana gangguan itu bisa ditangani dengan baik," ucap dia.
"Yang jelas, masalah keamanan TNI dan Polri terus bekerja untuk tetap menjaga Papua," tambahnya.
Kontak tembak antara KKB dengan TNI-Polri memang tak terhindarkan sejak awal 2021 ini. Situasi memanas usai KKB menembak mati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Setelah itu, pemerintah langsung mengambil sikap dan menetapkan KKB sebagai teroris.
Situasi eskalasi konflik bersenjata di wilayah paling Timur Indonesia pun kembali mencuat beberapa hari belakangan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memperingatkan seluruh warga Indonesia yang bekerja di Papua untuk segera meninggalkan Bumi Cenderawasih.
Ancaman itu dikeluarkan usai pihaknya menabuh genderang perang terhadap aparat TNI-Polri secara terpusat di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak sejak beberapa pekan lalu.
Juru Bicara TPNB-OPM Sebby Sambom mengatakan lokasi tersebut dipilih karena diklaim jauh dari jangkauan warga sipil.