Risma Diragukan Buka Penekan soal Hapus 21 Juta Data Bansos

CNN Indonesia | Rabu, 09/06/2021 21:21 WIB
Mensos Tri Rismaharini diminta untuk membangun kekuatan politik untuk benar-benar berani membuka pihak yang menekannya saat menghapus 21 juta data ganda bansos. Mensos Tri Rismaharini dianggap tak berani membuka pihak yang menekan dirinya terkait penghapusan 21 data ganda penerima bansos. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat politik dari Esposit Strategic, Arif Sutanto mengatakan ragu Menteri Sosial Tri Rismaharini berani mengungkap pihak yang menekan dirinya terkait penghapusan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial.

"Saya sih ragu Risma akan berani membuka ini. Keraguan saya ini landasannya ada dua," kata Arif ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (9/6).

Pertama, kata Arif, Risma tak memiliki kekuatan politik. Menurutnya, Risma meskipun kader PDIP belum memiliki pengalaman di kancah politik nasional. Mantan wali kota Surabaya itu dinilai lebih berpengalaman di lingkungan birokratis.


Kemudian kedua, Arif menilai Risma lebih menempatkan dirinya sebagai petugas partai yang tunduk pada pemimpinnya. Menurut Arif, ini dapat dilihat dari pembelaan Risma yang sering kali menyatakan dirinya tak punya ambisi politik.

"Enggak punya ambisi politik itu tidak selalu positif terhadap kinerjanya. Kalau orang paham lika-liku politik, dia bisa gunakan itu sebagai senjata untuk memperkuat dirinya atau kinerjanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Arif menyebut kekuatan politik sangat dibutuhkan dalam melawan tindak korupsi. Ia mengingatkan dalam beberapa kasus korupsi besar yang sudah terjadi, partai politik kerap kali terkait erat dengan koruptor.

Menurutnya, posisi Risma sebagai petugas partai yang tak memiliki banyak kekuatan politik membuat kemungkinan mengungkap potensi korupsi itu sulit. Ia menyebut Risma harus membangun aliansi agar benar-benar berani mengungkap pihak yang menekannya.

"Bu Risma harus membangun semacam aliansi strategis dengan pihak-pihak lain yang bisa membuat dia fight back. Jadi kalau dia ditekan, dia beri perlawanan," katanya.

Arif mengatakan hal ini pernah dilakukan Risma ketika masih menjabat di Surabaya, khususnya terkait dinamika politik dan perselisihannya dengan Wishnu Sakti Buana.

Ketika Wishnu masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD Surabaya, sempat ada upaya pemakzulan terhadap Risma karena kebijakan menaikkan pajak reklame hingga 25 persen.

"Dan siapa yang memberikan dukungan kepada dia (Risma) waktu itu? Warga Surabaya, bukan politikus. Tapi itu punya makna politik yang kuat sehingga DPRD waktu itu mengurungkan niat untuk impeachment terhadap Risma," ujar Arif.

"Pertanyaannya, bisa enggak Risma melakukan hal serupa [di lingkup nasional]?," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Risma mengaku harus melaporkan masalah penghapusan data ganda bansos Kemensos ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum berani merilis ke publik karena mendapat banyak tekanan akan keputusannya itu.

Hal tersebut diungkap Risma saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (3/6) lalu. Namun, Risma tidak menyebut siapa pihak yang memberikan tekanan.

Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq kemudian mengklaim mengetahui siapa pihak yang menekan Risma. Ia tidak mengungkap siapa pihak yang dimaksud.

"Ketika dia (Risma) mengatakan bahwa ini kalau dibuka ada tekanan, kita paham bahwa dari dulu apapun program-program yang ada di Kemensos selalu dijadikan kepentingan pihak-pihak tertentu," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/6).

(fey/fra)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK