Pemantau Kritisi Analisis Pemerintah soal Belajar di Sekolah

CNN Indonesia | Kamis, 10/06/2021 21:53 WIB
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah pusat dan daerah terjun langsung memastikan persiapan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Ilustrasi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah gagal sebelum memasuki tahun ajaran 2021/2022. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia --

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah gagal sebelum memasuki tahun ajaran 2021/2022.

Hal itu disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengungkap tolak ukur keberhasilan PTM yang utama adalah tidak adanya penularan Covid-19 di sekolah.

Sementara itu di beberapa daerah klaster sekolah sudah bermunculan. Seperti di SMA Negeri 1 Padang Panjang, Sumatera Barat terdapat 19 siswa positif Covid-19 karena tinggal di asrama selama PTM berlangsung. Selain itu 43 siswa SMA Negeri 1 Padang terkonfirmasi Covid-19 setelah mengikuti PTM dan menetap di asrama sekolah.


"Itu jelas bagian dari indikator kegagalan, kalau sejak awal [penularan Covid-19] dijadikan ukuran [keberhasilan]. Ketika ukuran itu tidak tercapai, berarti itu kegagalan," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/6).

Meskipun demikian, kata Ubaid, dengan munculnya klaster Covid-19 sekolah tak berarti pemerintah perlu membatalkan kebijakan PTM. Menurutnya, pemerintah harus menindaklanjuti insiden tersebut dengan evaluasi dan persiapan pembukaan sekolah yang matang.

Ubaid meminta pemerintah pusat maupun daerah tak hanya sekedar mengeluarkan pernyataan, tetapi juga terjun langsung memastikan persiapan sekolah menjelang tahun ajaran baru pada awal Juli 2021.

"Juli sudah beberapa minggu lagi dan akan tatap muka. Saatnya mereka kerja di bawah. Bukan berarti pusat bisa mengatakan ini wewenang pemda. Iya benar, tapi pusat juga punya wewenang agar mengawasi," ujarnya.

Menurut pantauan Ubaid, klaster sekolah mulai bermunculan karena kurangnya pemahaman guru, siswa maupun orang tua terhadap antisipasi penyebaran Covid-19.

Ubaid mencontohkan dalam beberapa kasus guru atau siswa tetap datang ke sekolah meskipun sudah merasa tidak sehat atau sedang demam. Ia menduga hal ini karena siswa atau guru tidak menganggap serius gejala yang berpotensi terpapar Covid-19.

Sebelumnya, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengungkap sejumlah tolak ukur keberhasilan PTM di tengah pandemi covid-19.

Selain tidak adanya penularan Covid-19 di sekolah, Jumeri mengatakan keberhasilan PTM juga dinilai dari proses belajar mengajar, interaksi guru-siswa, hingga keberhasilan guru menyampaikan materi kepada siswa.

Kemendikbudristek sendiri berkeras mewajibkan semua sekolah dibuka setelah vaksinasi covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan rampung. Namun sekolah sudah bisa melakukan PTM meskipun belum menerima vaksinasi.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan seluruh sekolah sudah dibuka pada Juli. Sementara vaksinasi guru dan tenaga kependidikan diproyeksi paling lambat selesai Agustus mendatang.

(fey/fra)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK