Anies: Jakarta Hadapi Gelombang Covid-19 Imbas Libur Lebaran

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut wilayah ibukota kembali menghadapi gelombang baru pandemi Covid-19 imbas libur Lebaran.

Hal ini disampaikan Anies setelah meninjau sejumlah data penularan Covid-19 yang mulai menunjukkan sinyal mengkhawatirkan.

Keadaan tersebut, menurutnya, bukan hanya terjadi di Ibu Kota, melainkan hampir di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kita menghadapi gelombang baru peningkatan kasus Covid setelah musim libur Lebaran bulan lalu," ujarnya usai apel bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI dan jajaran aparat dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP di bilangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu (13/6) malam.

"Beberapa hari ini kondisi di Jakarta amat mengkhawatirkan," kata Anies di hadapan ribuan aparat gabungan dan wartawan.

Kekhawatiran Anies merujuk sejumlah data Covid-19 DKI, mulai dari angka kasus positif, kasus aktif, positivity rate, hingga peningkatan bad occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian ranjang perawatan.

Data kasus positif misalnya, Anies menyebut, sejak 6 Juni lalu angkanya naik hingga angka tujuh ribuan. Lalu, kasus aktif naik 11.500 menjadi 17.400 atau naik 50 persen dalam seminggu terakhir. Sedangkan, tingkat keterisian tempat tidur dari 45 persen pada 5 Juni, kini menjadi 75 persen.

Kemudian, rasio positif menjadi 17 persen dari semula hanya 9 persen sepekan sebelumnya. Khusus rasio positif, Anies mengaku heran sebab kemampuan testing Covid-19 empat kali lipat dari standar organisasi kesehatan dunia atau WHO.

"Walaupun tingkat kematian di Jakarta relatif stabil, tidak mengalami perubahan signifikan," kata dia.

Oleh sebab itu, Anies mengatakan pihaknya perlu melakukan pendisiplinan merepons data lonjakan Covid-19 tersebut. Untuk melalukan hal itu, ia menilai perlu kerja sama dari sejumlah unsur masyarakat, bukan saja pemerintah atau aparat, namun semua unsur masyarakat.

"Di Jakarta sekarang perlu melakukan pendisiplinan kolektif nggak bisa hanya masyarakat saja, atau penegak hukum saja, atau pemerintah saja. Harus semua unsur bersama," kata Anies.