Bike To Work Sebut Pembongkaran Jalur Sepeda Lawan UU

Ketua Tim Advokasi Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima mengaku pasrah soal rencana pembongkaran jalur sepeda permanen di jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Fahmi mengatakan pembongkaran tersebut sebenarnya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebut Lalu Lintas dan Angkutan salah satunya harus dilengkapi fasilitas sepeda. Namun, ia mengaku tak bisa berbuat apa-apa jika pemangku kebijakan memutuskan untuk membongkar.

"Jalur sepeda, Itu amanah UU No. 22/2009, silahkan kalau mau melawan UU yang dibuat sendiri oleh legislatif," ucap Fahmi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/6).

"Sepertinya kalau sudah jadi keputusan, kami akan hargai," imbuhnya.

Meski begitu Fahmi tetap mengingatkan bahwa rencana pembongkaran jalur sepeda itu harus dipikirkan kembali. Sebab, selain melanggar UU No 22 tahun 2009 juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa banyak kelompok rentan yang takut bersepeda jika tidak ada jalur khusus sepeda.

Ia menyebut kecelakaan lalu lintas per tahun memakan selalu korban yang tinggi. Fahmi mengatakan rata-rata korban kecelakaan lalu lintas selalu di atas 23 ribu nyawa per tahun.

"Jangan lupa kalau ada difabel, ibu-ibu yang takut bersepeda tanpa jalur, anak-anak dan orang-orang lain yang rentan saat bersepeda di jalan raya," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni mengusulkan untuk membongkar jalur sepeda permanen di jalan Sudirman-Thamrin.

Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," kata Listyo dalam Rapat Kerja di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/6).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku akan mempertimbangkan semua masukan.

"Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri," kata Riza di kompleks DPRD DKI Jakarta.