ANALISIS

Jalan Terjal Dialog Akhiri Bara Konflik Papua

CNN Indonesia | Kamis, 17/06/2021 06:58 WIB
Upaya dialog dengan kelompok bersenjata di Papua harus memenuhi sejumlah prakondisi. Misalnya, ada jeda kemanusiaan dan gencatan senjata. Upaya dialog pemerintah dengan OPM disebut harus melalui prakondisi terlebih dulu. (Foto: Dok. Puspen TNI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah kembali mewacanakan peluang untuk berdialog dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini telah dilabeli sebagai teroris di Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa selama ini permasalahan di Papua tak bisa diselesaikan dengan senjata, melainkan harus dengan pendekatan dialog.

"Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan," kata Mahfud, belum lama ini.


Usulan itu disambut baik oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka menyatakan akan lapang dada berdialog dengan pemerintah Indonesia, asalkan bukan TNI-Polri.

Juru Bicara OPM, Sebby Sambom meminta agar perundingan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Jadi, niat baik Presiden itu mungkin kami setuju, tapi dengan syarat perundingan segitiga yang boleh dimediasi oleh badan organisasi PBB," ujar Sebby.

Namun sejumlah pihak menilai upaya dialog tersebut tak bisa dilakukan begitu saja. Ada prakondisi yang harus dipenuhi agar dialog bisa terlaksana.

Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas mengungkapkan, prakondisi itu seperti 'jeda kemanusiaan' atau penghentian sementara kegiatan tembak-menembak. Selain itu, juga harus ada penghentian permusuhan.

"Dialog bisa dilakukan kalau pemerintah betul-betul serius, tidak sekadar wacana. Dialog itu harus dilalui oleh prakondisi," ujar Cahyo kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/6).

Menurut dia, hal penting lainnya untuk membuka dialog adalah dengan mencabut label organisasi teroris yang disematkan pemerintah kepada KKB.

"Labelisasi teroris itu harus dicabut dan pemerintah harus mengakui mereka sebagai kelompok yang ingin merdeka. Ini yang paling krusial," imbuhnya.

Namun, sebelum itu, Cahyo juga mengingatkan agar niat baik presiden tidak diabaikan oleh para pembantunya termasuk para menteri, kepala lembaga/badan, dan sejumlah pihak lain.

Ia mengambil contoh saat Jokowi menerima gagasan dialog sektoral dari Koordinator Jaringan Damai Papua, Pastor Neles Tebay pada 2017. Namun, dialog belum juga terlaksana hingga Neles meninggal pada 2019.

"PR [Pekerjaan Rumah] besar Pak Jokowi meyakinkan para menterinya terutama di lingkungan politik, hukum, dan keamanan untuk menerima gagasan dialog. Saya kira itu yang menjadi tantangan utama," tandasnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya....

Dialog Tak Terlaksana

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK