RK Singgung Keterbatasan Anggaran terkait Usulan Lockdown

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi adanya usulan lockdown di tengah lonjakan kasus Covid-19. Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku tak masalah menerapkan lockdown namun dia menyinggung soal keterbatasan anggaran.

"Lockdown itu pada dasarnya kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat," ucapnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (21/6).

Di sisi lain, Emil mengaku tak sependapat dengan usulan lockdown di tengah meningkatnya kasus Covid-19 saat ini. Hal itu dikarenakan sebelumnya sudah disepakati tidak ada lagi istilah lockdown.

"Dan sebenarnya tidak ada istilah lockdown. Saya juga bingung dihidupkan lagi istilah lockdown karena dulu sudah disepakati dulu lockdown itu bahasa Indonesia-nya PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Jadi istilah PSBB ini harus dibarengi dengan kesiapan pangan, sembako kepada mereka yang tidak bisa WFH," ujar mantan Wali Kota Bandung itu.

Namun, lanjut Emil, jika lockdown atau PSBB kembali diterapkan, pemerintah harus siap untuk kebutuhan pangan warganya.

"Dan kami dari Jawa Barat anggaran memang sudah tidak ada. Kalaupun itu (lockdown) diadakan, kepastian logistik dari pusat harus sudah siap baru kami akan terapkan di Jawa Barat," kata Emil.

Desakan lockdown diketahui mulai diutarakan berbagai pihak selama sepekan terakhir, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra misalnya.

Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown regional. Dari kedua opsi itu, pilihan yang paling sesuai saat ini menurut Hermawan adalah lockdown regional.

Desakan juga datang dari ribuan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya ikut meneken petisi daring yang mendesak agar Presiden Jokowi segera melakukan 10 langkah penanganan pandemi virus corona di Indonesia, salah satu poinnya adalah karantina wilayah alias lockdown.

Dari pantauan CNNIndonesia.com hingga pukul 13.50 WIB, Senin (21/6), petisi yang disertai surat terbuka dan dibuat melalui Google Documents itu telah diteken oleh 2.474 orang.

Sementara itu, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM skala mikro dengan sejumlah pengetatan, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.