Kasus Melonjak, Pakar Usul Lockdown Jawa-Madura-Bali Sebulan

CNN Indonesia | Senin, 21/06/2021 08:34 WIB
Pakar menyebut lockdown bisa diterpakan secara selektif di wilayah dengan kasus Corona tinggi, seperti Jawa dan Madura, pada periode tertentu. Ilustrasi karantina wilayah. (Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Jakarta, CNN Indonesia --

Terkait desakan karantina wilayah atau lockdown dari sejumlah pihak, pakar epidemiologi menilai itu bisa diterapkan secara efektif dengan cara penutupan wilayah tertentu dan diberlakukan pada periode tertentu saja.

Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerukan lockdown menyusul lonjakan kasus Corona dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang dinilai tak lagi efektif. 

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman memberikan setidaknya dua catatan soal lockdown ini. Pertama, pemerintah diminta untuk mulai mengkaji opsi karantina wilayah atau kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di area tertentu.


"Di pulau Jawa ini, hal itu harus disiapkan, PSBB atau karantina wilayah. Dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi melakukan skenario dan persiapan pilihan dari opsi itu," kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (20/6).

Menurut Dicky, opsi lockdown itu merupakan salah satu pilihan tepat karena ia memprediksi penyebaran Corona akan kian pesat hingga empat minggu ke depan. Selain itu, opsi ini juga untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan.

Dia menyatakan pemerintah tidak perlu melakukan lockdown atau PSBB ke seluruh provinsi Indonesia.

"Kalau yang bermasalah se-Jawa, harus se-Jawa, atau setidaknya mayoritas daerah di Jawa, plus Bali dan Madura," imbuh Dicky.

Catatan kedua, lockdown juga perlu dilakukan minimal selama satu kali masa inkubasi virus atau sekitar satu bulan.

"Minimal itu satu kali masa inkubasi. Yang ideal secara umum, efektif untuk negara berkembang itu (sekitar) satu bulan untuk satu kali masa inkubasi. Ini tentu yang harus dipertimbangkan dan disiapkan," jelas dia.

Ia juga mengatakan kebijakan lockdown atau PSBB harus mendapat dukungan dan komitmen politik.

"Jadikan sektor kesehatan sebagai leading dan fokus. Ini yang belum jadi fokus kita. Saya kira ini harus jadi evaluasi segera, supaya tidak semakin berat masalah pandemi kita," tutur Dicky.

PSBB Ditolak, Apalagi Lockdown

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK