Epidemiolog Usul Pembatasan Mobilitas 70 Persen Populasi

Pakar Epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menyebut diperlukan restriksi atau pembatasan mobilitas yang menyasar 70 persen populasi masyarakat guna mengendalikan penyebaran virus corona (Covid-19).

Riris mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 yang muncul belakangan disebabkan tingginya mobilitas masyarakat. Maka menghentikan pergerakan warga dinilainya sebagai salah satu solusi penurunan angka penularan.

"Dan itu di berbagai tempat terbukti. Kalau kita bicara tentang Vietnam, New Zealand, itu kan begitu ada peningkatan kasus mereka menghentikan (mobilitas). Entah itu pakai istilah PSBB atau lockdown," kata Riris saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (20/6).

Pendapat Riris, restriksi mobilitas minimal harus melibatkan 70 persen populasi masyarakat dari suatu daerah. Mereka paling tidak harus tinggal di rumah atau tidak bepergian ke mana-mana selama dua kali periode infeksi, yakni 20 hari.

Secara konsep restriksi mobilitas mirip kekebalan massal atau herd immunity yang menjadi target vaksinasi Covid-19.

"Konsepnya serupa, herd immunity itu tercapai karena virus kesulitan mencari orang (inang) untuk ditulari. Kalau ada vaksin itu sudah punya imunitas, nah sekarang itu virus kesulitan mencari orang untuk ditulari karena 70 persen orang itu tidak bergerak," paparnya.

Prediksi Riris, dua kali periode penghentian mobilitas masyarakat bisa membuat pola penularannya berubah.

"Kemungkinan akan sekarang (lingkup penyebaran Covid-19) berpindah ke rumah. Periode kedua ya itu menghabiskan penularan yang ada di rumah. Itu akan mengurangi penularan secara cukup," lanjutnya.

Restriksi mobilitas bertujuan mengunci agar penyebaran virus terkonsentrasi di satu titik saja. Mengingat kunci menghentikan penyebaran virus corona ini adalah dengan menekan angka reproduksi di bawah 1.

Riris meski telah ditemukan varian Covid-19 B.1617.2 atau delta yang menular lebih cepat ketimbang varian alpha, serta bisa menurunkan respons imun layaknya varian beta atau B1351, pembatasan mobilitas tetap menjadi strategi yang tepat ditambah penerapan 3M, 3T, serta vaksinasi.

Sementara penentuan cakupan pembatasan pergerakan bisa berdasarkan wilayah aglomerasi, per kabupaten/kota, atau satu provinsi sekaligus. Hitungannya berdasarkan skala satuan wilayah epidemiologis.

"Definisi satuan epidemiologis di sini, di mana masyarakat secara sehari-hari itu melakukan mobilitas dan berinteraksi. Kalau DIY meskipun ada lima kabupaten/kota kan, tapi kan dalam kesehariannya mereka bisa saling berinteraksi. Virus ini kan menular karena interaksi tersebut," pungkasnya.

Riris mengklaim restriksi mobilitas adalah salah satu solusi dari para pakar epidemiologi yang ditawarkan kepada Pemda DIY.

"Saya rasa itu sesuatu yang akan dipertimbangkan. Tapi dari sisi pengambil kebijakan mereka harus memperhatikan banyak hal," tandasnya.