IDI Khawatir RS Kolaps Jika Kasus Covid-19 Tak Ditekan

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) khawatir rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya kolaps di tengah lonjakan kasus Covid-19. IDI pun meminta pemerintah daerah menyempurnakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Permintaan itu disampaikan IDI lewat sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB IDI, Daeng M. Faqih. Surat tersebut diunggah IDI lewat akun resmi mereka di Twitter, @PBIDI, Senin (21/6).

"Segera mengambil kebijakan emergency dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga untuk mengendalikan kondisi darurat tingginya lonjakan kasus Covid-19 di daerah masing-masing dan mencegah kolapsnya pelayanan kesehatan," demikian bunyi surat PB IDI.

IDI juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan agar tak mudah terinfeksi, sehingga dapat terus memberikan pertolongan dan perawatan serta dapat menjamin pelayanan bagi para pasien positif Covid-19.

Di sisi lain, IDI meminta pemerintah menggenjot upaya vaksinasi Covid-19 massal. Tak hanya itu, IDI mendorong pemerintah untuk memperluas tracing dan testing pada semua kelompok umur, termasuk anak-anak.

"Meminta masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum," ujar surat IDI.

[Gambas:Twitter]

Berdasarkan catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus corona di Indonesia bertambah hingga 14.536 pada Senin (21/6). Tambahan ini merupakan jumlah kasus harian tertinggi selama virus corona menyebar di Indonesia.

Secara kumulatif, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 2.004.445 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.801.761 dinyatakan sembuh, 54.956 meninggal dunia, dan 147.728 orang lainnya masih dalam perawatan.

Untuk menekan laju penyebaran, pemerintah memutuskan untuk memperketat pelaksanaan PPKM mulai Selasa (22/6) hingga dua pekan ke depan.

Penguatan itu seperti kebijakan work from home dengan ketentuan 75 persen bekerja di rumah dan 25 sisanya bekerja di kantor untuk wilayah zona merah. Kemudian sekolah tatap muka dihentikan, tempat ibadah ditutup, dan hajatan masyarakat hanya boleh 25 persen.