ANALISIS

Aroma Politis, Kemuakan Rakyat, dan Sekelumit Masalah Pandemi

CNN Indonesia | Selasa, 22/06/2021 11:51 WIB
Pakar epidemiologi membaca kondisi masyarakat saat ini sudah muak dan kebingungan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Pakar epidemiologi membaca kondisi masyarakat saat ini sudah muak dan kebingungan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Foto: (CNN Indonesia/ Adi Maulana)
Jakarta, CNN Indonesia --

Desakan sejumlah kalangan untuk menarik rem darurat seiring lonjakan kasus Covid-19 tak digubris pemerintah. Pemerintah lebih memilih untuk memperketat pengawasan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro selama dua pekan hingga 5 Juli.

"Yang kita lakukan adalah penguatan dari PPKM mikro yang mengatur berbagai kegiatan," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Senin (21/6).

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengaku tak heran dengan keputusan tersebut.


Ia meyakini pemerintah ke depannya, juga tak lagi akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)--istilah lain dari rem darurat--yang beberapa waktu lalu menurut dia lebih berhasil menekan laju penyebaran Covid-19.

Menurut Pandu, penerapan PPKM lebih bermuatan politis alih-alih hanya dilihat sebagai kebijakan. Pemerintah pusat dan daerah seolah berebut panggung politik.

"Pemerintah daerah ini jadi star (saat PSBB), jadi bintang terkenal dalam pengendalian pandemi, pemerintah pusat gerah. Diambilalihlah, dihapus. Maunya PPKM," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/6).

Namun terlepas dari berbagai friksi itu, Pandu meminta kebijakan yang telah diambil pemerintah diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Menurut dia, pemerintah saat ini akan jauh lebih menghadapi kendala di lapangan, sebab di sisi lain, ia mulai mendapati masyarakat mulai jenuh. Menurut dia, masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh dengan semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Kata Pandu, kondisi itu akan menyebabkan semua kebijakan pemerintah terkait pandemi tak bisa efektif di lapangan.

"Sudah muak semuanya, atau sudah capek. Makanya, saya sebut sebagai situasi seperti itu sekarang namanya herd stupidity. Kebebalan massa," kata dia.

Meski demikian, Pandu tetap mewanti-wanti pemerintah untuk turun tangan mengatasi lonjakan kasus yang sejurus dengan peningkatan tingkat keterisian rumah sakit. Menurut dia, pemerintah setidaknya perlu mengambil strategi cepat, mengatasi kondisi tersebut.

Ia menyarankan pemerintah untuk mendirikan rumah sakit Covid-19, yang digunakan khusus untuk merawat pasien positif.

"Kita harus, ada rumah sakit, yang khusus merawat Covid. Sehingga semua tempat tidurnya bisa dipakai untuk merawat Covid," katanya.

Infografis - 4 Varian Corona Ancam DuniaInfografis - 4 Varian Corona Ancam Dunia. (CNNIndonesia/Astari Kusumawardhani)

Kondisi Fasilitas Kesehatan

Tingkat keterisian rumah sakit dan tempat isolasi di sejumlah daerah menunjukkan angka mengkhawatirkan seiring lonjakan kasus positif harian Covid-19 kurang dari sepekan terakhir.

Di DKI Jakarta, Dinas Kesehatan melaporkan tingkat keterisian Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat isolasi terpusat pasien Covid-19 telah penuh. Sementara di beberapa daerah penyangga atau Bodetabek, angkanya tak berbeda jauh dan masih saling berbalapan.

Kota Tangerang, Depok, dan Bekasi menjadi wilayah dengan tingkat keterisian isolasi dan perawatan intensif (ICU) paling mengkhawatirkan. Di tiga wilayah itu, hingga Minggu (20/6), Kementerian Kesehatan melaporkan angkanya telah mencapai lebih dari 85 persen.

Sedangkan secara umum, hampir lima provinsi di pulau Jawa rata-rata memang menjadi penyumbang terbanyak lonjakan kasus pasca Lebaran tersebut.

Jika diurutkan, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat keterisian tempat isolasi paling tinggi mencapai 84 persen. Disusul Jawa Barat 82 persen, Jawa Tengah 81 persen, Banten 78 persen, DIY 74 persen, dan Jawa Timur 58 persen.

Urutannya tak banyak berubah jika berdasarkan tingkat keterisian ICU. Dimulai DKI (79 persen), DIY dan Banten (77 persen), Jawa Barat (75 persen), Jawa Tengah (67 persen), dan Jawa Timur (52 persen).

"Ya, memang ini kondisinya, kita agak mengkhawatirkan juga," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/6).

Sebagai jalan keluar, kata Ichsan, beberapa rumah sakit kini terpaksa harus menambah ruang isolasi atau perawatan meski itu tak sepenuhnya menjadi jalan keluar.

Dia mengatakan sistem RS rujukan saat ini juga tak bisa berjalan maksimal, sebab hampir semua rumah sakit penuh. Akibatnya, Ichsan banyak mendapati pasien yang memilih langsung mendatangi rumah sakit, dan harus mangantre berjam-jam di ruang tunggu rumah sakit.

Ia khawatir, sebab kondisi itu bisa saja justru menjadi media penularan baru.

"Memang sekarang terjadi antrean di IGD [instalasi gawat darurat]," kata dia.

Ichsan kini mendesak pemerintah untuk mulai membuka tempat-tempat isolasi terpusat baru. Menurut dia, penambahan tempat isolasi akan cukup membantu mengurangi beban perawatan di rumah sakit.

Dia juga berharap pemerintah bisa segera mengimpor obat anti virus, guna mengurangi tingkat fatalitas pasien yang menjalani perawatan.

"Kan banyak kita punya asrama haji atau GOR untuk mengisolasi pasien-pasien ini. Daripada dia nggak terkendali di luar," katanya.

Namun, masalahnya tak sampai di situ. Selain angka keterisian yang diprediksi masih terus melonjak, Ichsan waswas sebab banyak tenaga kesehatan juga mulai limbung dan dinyatakan positif Covid-19. Ia tak memiliki jumlah pasti. Namun, kondisinya menurut dia tak bisa dianggap enteng.

Masalahnya, kata Ichsan, rumah sakit swasta dalam kondisi tak bisa berbuat banyak. Rumah sakit tak gampang untuk menambah kekurangan jumlah tenaga kesehatan. Selain tak memiliki anggaran, prosesnya tak bisa cepat.

"Nah ini hambatannya di situ. Ada tenaga kesehatan, karyawan juga," kata dia.

(thr/ugo)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK