ANALISIS

Sia-sia Pemerintah & Salah Kebijakan Populis Hadapi Pandemi

CNN Indonesia
Sabtu, 26 Jun 2021 06:46 WIB
Keputusan PPKM mikro dan menolak lockdown dinilai menunjukkan sikap sia-sia pemerintah dan salah kebijakan populis menghadapi pandemi. Pemerintah memutuskan tetap menerapkan PPKM mikro untuk menekan lonjakan covid-19. (Foto: AFP/NHAC NGUYEN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menolak desakan lockdown atau karantina wilayah dalam merespons lonjakan kasus penularan Covid-19 yang terjadi saat ini.

Jokowi menyatakan pemerintah tetap memutuskan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk mengendalikan kasus Covid-19. Menurutnya, PPKM mikro merupakan kebijakan paling tepat lantaran tak akan mematikan ekonomi rakyat.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro, karena masih menjadi kebijakan yang paling tepat mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ujar Jokowi dalam keterangannya, Rabu (23/6).


Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta publik tak lagi memperdebatkan kebijakan pemerintah antara lockdown dengan PPKM berbasis mikro. Menurut Jokowi, keduanya memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat.

"Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan," kata dia.

Namun penerapan PPKM mikro itu justru dinilai menunjukkan nyali lemah pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra menyatakan, kebijakan PPKM mikro yang ditetapkan pemerintah hanya bertujuan memperlambat keadaan, bukan memutus rantai penularan Covid-19.

"Ya [kurang bernyali], artinya ini status quo saja, tidak ada perubahan karena kita hanya memperlambat keadaan dan coba menekan kasus," kata Hermawan saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (24/6).

Dia melihat keinginan pemerintah untuk mengedepankan aspek kesehatan dalam penanganan Covid-19 terbentur dengan persoalan ekonomi.

Menurutnya, upaya memutus rantai penularan Covid-19 hanya bisa dilakukan dengan kebijakan lockdown, bukan PPKM berbasis mikro.

"Memang bagaimana pun presiden ingin mengedepankan kesehatan sebenarnya, tetapi di sisi lain ingin menyeimbangkan dengan ekonomi," ujar Hendrawan.

"PPKM tidak bertujuan untuk memutus mata rantai tapi untuk melandaikan kasus atau memperlambat kejadian. Jadi kita tidak dalam tujuan memutus mata rantai, karena kalau memutus mata rantai kebijakan yang tepat lockdown," sambungnya.

Terlepas dari hal tersebut, Hermawan meminta pemerintah memaksimalkan kebijakan PPKM berbasis mikro dengan meningkatkan tes dan pelacakan. Menurutnya jumlah spesimen yang dites harus segera mencapai angka antara 500 ribu hingga 700 ribu.

"Artinya 200 ribu sampai 300 ribu orang per hari," ucap dia.

Jika jumlah spesimen yang dites tidak ditingkatkan secara signifikan pada Juli 2021 mendatang, maka kebijakan PPKM berbasis mikro yang dilaksanakan pemerintah hanya akan menjadi sia-sia.

"Kalau dalam periode Juli tidak ada signifikan testing, tracing, maka itu akan membuktikan kesia-siaan program yang ada," ujar dia.

Berlanjut ke halaman berikutnya....

Salah Kebijakan Populis

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER