PPKM Darurat, Kapolda Jateng Bakal Bubarkan Kerumunan Warga

Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi mengatakan bakal tegas membubarkan kerumunan warga selama PPKM Darurat. Menurutnya, menyadarkan masyarakat hanya dengan imbauan sudah tak bisa saat ini.

"Ini tegas karena kita perang dengan covid. Rak manut semprot, nglumpuk semprot, ben bubar, karena menyadarkan masyarakat saat ini sudah tidak bisa berupa himbauan lagi," kata Luthfi di Mapolda Jateng, Kamis (1/7).

Luthfi mengklaim upaya pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah sangat maksimal dalam menangani Covid. Sayangnya, langkah ini tak diikuti masyarakat yang kerap mengabaikan prokes.

"Kuncinya itu prokes. Di pasar, kampung, jalan, masih banyak kita lihat tidak pakai masker. Masih ada yang berkerumun ngobrol-ngobrol, enggak berjarak, belum lagi tempat hiburan kafe, karaoke dan warung. Ya sudah, penindakan ini yang dipilih," ujarnya.

Jawa Tengah sendiri masih menempati tiga besar provinsi yang memiliki total kasus positif Covid-19 secara nasional. Provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu menjadi daerah dengan jumlah zona merah terbanyak.

Ganjar melarang kerumunan lebih dari tiga orang untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Jawa Tengah Tentang Percepatan Penanggulangan Lonjakan Kasus Covid-19 Di Jawa Tengah.

Perketat Mobilitas di Jabar

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri mengatakan kasus positif Covid-19 di wilayahnya terus merangkak naik. Ini disampaikan Dofiri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perayaan Hari Bhayangkara ke-75.

"Dapat kami laporkan sampai dengan sekarang memang situasinya masih terus merangkak bapak presiden," kata Dofiri seperti disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7).

Dofiri memaparkan secara keseluruhan ada 245.923 kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa Barat, dengan jumlah kasus aktif sebanyak 37.425. Rata-rata penambahan kasus positif Covid-19 berkisar 2.900 hingga 3.000 kasus per hari.

Dofiri mengungkapkan mobilitas orang dan kerumunan, khususnya di Bandung Raya dan Bogor Raya juga terbilang tinggi. Pihaknya terus melakukan upaya penyekatan dan pembatasan mobilitas untuk bisa menekan laju penyebaran Covid-19.

"Penutupan pada area-area tertentu, termasuk juga penyekatan-penyekatan pada beberapa jalur khususnya di perkotaan seperti di Bandung dari kemarin sudah kami laksanakan," tutur Dofiri.

"Begitu juga kawasan-kawasan tertentu karena kami tahu di Jawa Barar tempat-tempat wisata kemudian tempat-tempat kuliner sangat banyak sekali bapak presiden, ini yang menjadi konsentrasi kami untuk pelaksanaan kegiatan PPKM mikro," katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar juga tengah mengkaji wacana karantina wilayah atau (lockdown) total di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19).

Penerapan ini nantinya akan mengacu pada level kewaspadaan terbaru penyebaran Covid-19 di Jabar, ada 11 kota/kabupaten yang masuk kategori risiko tinggi atau zona merah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut dari seluruh wilayah zona merah tersebut ada 731 RT yang masuk kategori zona merah skala mikro.