PPKM Darurat di Tengah Krisis Nakes dan Kolaps Faskes

CNN Indonesia
Jumat, 02 Jul 2021 12:52 WIB
Tenaga kesehatan keluar dari ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak 405 dokter gugur sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Jumlah itu berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) per Minggu (27/6).

Sementara Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyebut kurang lebih 1.000 perawat positif terinfeksi virus corona sejak libur Lebaran Mei 2021. Relawan pun banyak yang tumbang.

Membludaknya jumlah pasien Covid-19 pada Juni 2021 membuat sejumlah rumah sakit harus berhenti menerima pasien akibat kekurangan tempat tidur. Tenda-tenda darurat di halaman rumah sakit mulai didirikan demi menampung pasien Covid-19 yang tak kebagian ruangan.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang akan berlaku pada 3-20 Juli.

Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPP PPNI Jajat Sudrajat menilai tak ada artinya jika PPKM Darurat diterapkan hanya di atas kertas tanpa implementasi yang benar di lapangan.

"Ya, PPKM lebih tegas lagi jangan cuma soal regulasi, aplikasi di lapangan harus nyata, tegas dan memberi sanksi tanpa pandang bulu," kata Jajat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (2/7).

Jajat mengatakan pemerintah perlu merekrut tenaga kesehatan baru, namun dengan tidak telat membayar insentif yang dijanjikan.

"Karena banyak insentif yang kemarin belum terbayarkan," kata dia.

Dia memperkirakan khusus di Jawa perlu penambahan 3.000 orang relawan perawat. Angka ini adalah jumlah minimal yang mesti dipenuhi pemerintah secepatnya.

"Kita bisa bantu pemerintah, tapi tentunya nanti konsekuensinya ya apresiasi terhadap relawan harus jelas," kata dia.

Apresiasi itu misalnya, kata dia, berupa kejelasan tempat tinggal atau tempat menginap, biaya makan sehari-hari.

"Jadi ini perlu kerja sama semua pihak. Tidak hanya nakes, masyarakat juga harus berkontribusi dengan mematuhi PPKM," kata dia.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman khawatir pemberlakuan PPKM Darurat tak bisa meredam kolapsnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Meski Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana menambah sumber daya dan rumah sakit darurat, namun menurutnya, hal itu belum tentu bisa menjawab keadaan tenaga kesehatan yang mulai tumbang saat ini.

"Upaya kita ini kan harus menghentikan di hulu. Jadi bukan di hilir ditambah-tambah," kata Dicky melalui pesan suara.

Dicky menyinggung kekurangan tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia nyatanya tak hanya terjadi saat pandemi. Bahkan sebelum pandemi pun Indonesia telah krisis tenaga kesehatan.

Dicky menjelaskan proporsi tenaga kesehatan yang mestinya tersedia untuk menghadapi pandemi minimal untuk satu dokter hanya memegang 10-20 pasien sehari.

"Tapi itu belum terpenuhi dalam keadaan normal saja, apalagi dalam keadaan segini orang sakit semua, kalau dilihat dari berapanya ya harusnya satu perawat itu menangani sekitar 10, paling banyak 20," katanya.

Meski begitu, Dicky mengapresiasi upaya pemerintah yang akhirnya menerapkan PPKM darurat Jawa-Bali di tengah lonjakan kasus corona. Namun kata dia, hal utama yang harus diredam saat ini adalah kebutuhan faskes dan nakes.

"Strategi ideal itu kita harus redam beban di faskes, karena dengan meredam beban faskes ini akan banyak manfaatnya," katanya.

Infografis - Poin-poin PPKM Darurat Jawa-Bali. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)
(tst/pmg)


Saksikan Video di Bawah Ini:

VIDEO: Lagi Dokter Lakukan Kekerasan Seksual

KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK