LaporCovid Kritik Vaksinasi Pelayan Publik Melebihi Nakes

Inisiator platform LaporCovid-19 Irma Hidayana mengkritisi langkah pemerintah yang lebih banyak menyuntikkan vaksin virus corona kepada petugas pelayanan publik ketimbang tenaga kesehatan. Menurutnya, masih banyak nakes yang belum mendapat suntikan vaksin.

Merujuk Situation Report dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), Irma menyebut masih banyak nakes di provinsi Aceh, Papua, Sulawesi Selatan, dan Maluku yang belum mendapatkan vaksinasi.

"Situation report dari WHO yang dikeluarkan akhir Juni, provinsi-provinsi ini yang jumlah nakes yang belum divaksin. Kita lihat, Aceh, Papua, Sulsel, banyak sekali nakes yang belum divaksin," ungkap Irma dalam sebuah webinar, Senin (5/7).

Irma pun mempertanyakan mengapa pemerintah mengabaikan hal tersebut. Padahal, menurut Irma, para nakes itu merupakan garda terdepan dalam menghadapi pandemi yang berlangsung sejak Maret 2020

Jika merujuk data Kementerian Kesehatan, sasaran vaksinasi nakes untuk dosis pertama sudah melampaui target. Dari 1.468.764 sasaran vaksinasi nakes, sebanyak 1.560.169 sudah mendapatkan dosis pertama.

Kemudian, jumlah nakes yang sudah mendapatkan dosis kedua sudah mencapai 1.419.772 orang atau sekitar 96,66 persen.

Mengenai vaksinasi petugas pelayanan publik, pemerintah menargetkan lebih banyak, yakni 17.327.167 orang.

Dari target tersebut, sebanyak 95,25 persen atau sekitar 16.504.174 sudah mendapatkan dosis pertama. Sebanyak 47,53 persen atau 8.235.518 sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua.

Dengan kondisi seperti itu, Irma pun mempertanyakan alasan pemerintah lebih getol dalam memberikan vaksin terhadap petugas pelayanan publik. Apalagi, dalam kategori petugas publik itu juga termasuk selebriti hingga pekerja kreatif.

"Karena yang dimaksud petugas publik itu macam-macam. Ada pedagang, selebriti, Youtuber, pekerja kreatif, dan sebagainya masuk ke situ," ujar Irma.

"Kenapa mereka yang bukan kelompok prioritas, bukan kelompok rentan terinfeksi mendapatkan vaksin duluan? Ini jelas-jelas mengingkari dan melanggar prinsip vaksin equity," imbuhnya.