Butuh Dukungan Berbagai Pihak Turunkan Mobilitas Masyarakat

Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan melakukan rapat dengan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta aparat penegak hukum di hari ketiga pelaksanaan PPKM Darurat. Rapat dilakukan Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi untuk mengevaluasi PPKM Darurat di tiga provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan masih banyak ditemukan mobilitas masyarakat di tiga provinsi tersebut. Dia menerangkan mobilitas masyarakat itu dapat dilihat melalui Facebook Mobility, Google Traffic, dan Bright Light dari NASA.

"Ditemukan masih banyak sekali pergerakan masyarakat di 3 provinsi tersebut," ujarnya, Senin (5/7).

Ketiga indikator tersebut akan dibuat indeks komposit gabungan untuk menggambarkan mobilitas masyarakat secara umum. Menurut Jadi, berdasarkan analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas 30 persen untuk menurunkan jumlah kasus. Namun dengan varian delta saat ini, estimasinya membutuhkan penurunan 50 persen mobilitas masyarakat.

"Kita butuh saling mendukung untuk mencapai indikator ini. Tetap di rumah produktif dan ibadah di rumah," ujar Jodi.

Dia memaparkan, data indeks tersebut nantinya akan diberikan kepada masing-masing wilayah untuk segera dilakukan evaluasi dan intervensi.

Data indeks mobilitas ini nantinya akan segera digabungkan ke website Kementerian Kesehatan agar masing-masing daerah dapat segera mengupdate secara harian, sekaligus dapat mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat.

Masih terkait dengan mobilitas masyarakat, untuk penyelarasan hasil tes agar dapat diakses banyak pihak, Kemenkes membuka akses bagi operator transportasi udara melakukan pengecekan kesehatan penumpang secara otomatis dengan menunjukkan QR Code di aplikasi pedulilindungi atau menunjukkan nomor NIK di counter check-in.

Semua data penumpang termasuk yang telah melakukan vaksinasi dan hasil pemeriksaan PCR/antigen mereka tersimpan dengan aman di Big Data Kemenkes atau new all record (NAR) Kemenkes RI.

"Big data NAR ini terkoneksi dengan aplikasi Pedulilindungi," tuturnya.