Protes Pekerja Surabaya Saat Bundaran Waru Ditutup Total

Penutupan total akses Sidoarjo-Surabaya di Bundaran Waru menuai protes dari kelompok pekerja.

Penyekatan ini dinilai merugikan masyarakat Sidoarjo dan dan sekitarnya, yang sehari-harinya bekerja di Surabaya.

Salah satu warga Sidoarjo, Toni Hendrawan yang mencari nafkah di ibu kota Jatim itu mengatakan dirinya harus tetap berangkat kerja meski dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali. 

"Saya harus tetap berangkat kerja karena perusahaan nggak libur. Tapi terus tiba-tiba jalan ditutup begini," kata Toni, Rabu (7/7).

Penutupan jalan ini menurutnya, terbilang sangat mendadak. Sebab pada hari pertama hingga keempat PPKM Darurat, ia masih bisa masuk ke Surabaya, dengan syarat membawa surat hasil keterangan bebas Covid-19.

Toni menilai seandainya pemerintah daerah ingin melakukan penutupan jalan untuk mengendalikan penularan Covid-19, maka yang harus diatur adalah pihak perusahaan. Bukan para pekerja, sambungnya.

Para pekerja, kata dia, hanya menuruti apa perintah atasan. Mereka takut kehilangan pekerjaan, tapi di sisi lain pihaknya juga ingin menuruti aturan PPKM Darurat yang berlaku.

"Ini salah sasaran, yang seharusnya diatur ya perusahaannya dong. Suruh liburkan karyawan, WFH. Bukan kami [karyawan] yang dihalangi, kami juga takut dipecat," ucap Toni.

Salah seorang pekerja lain, Teguh Prayitno, juga mengaku mengaku keberatan dengan kebijakan penutupan jalur yang menjadi akses masuk dari Sidoarjo ke Surabaya ini.

Teguh adalah salah seorang pegawai salah satu restoran di Surabaya. Ia menyebut, kehidupannya kini makin runyam. Sebab selain tempat kerjanya dibatasi operasionalnya, kini jalannya berangkat kerja pun makin dipersulit.

"Lho saya ini mau kerja. Sudah di restoran dibatasi, sepi, sekarang mau berangkat kerja jalan juga ditutup. Mau makan apa, mas," kata dia.

Ia mengaku ingin menuruti kebijakan PPKM Darurat yang berlaku. Namun, kata dia, pemerintah juga harus bertanggung jawab dan solusi atas nasibnya.

"PPKM oke, tapi pemerintah juga harus bisa memberikan solusi. Kami ini sudah taat prokes, mau apa lagi," ujar dia.

Akses masuk yang menghubungkan Surabaya dengan Sidoarjo, tepatnya di Bundaran Waru ditutup total, Rabu (7/7). Imbas Bundaran Waru ditutup, kemacetan kendaraan pun tak terhindarkan.

Pantauan di lokasi, ratusan water barrier dibentangkan menutup jalan. Puluhan petugas Dinas Perhubungan dan anggota Kepolisian bersenjata lengkap melakukan penjagaan. Hal tersebut membuat para pengendara--baik roda dua maupun roda empat--tertahan di depan Mal City Of Tomorrow (Cito) yang menjadi titik penyekatan. Bunyi klakson pun bersahutan.

Saat dikonfirmasi, Dirlantas Polda Jatim Kombes Latif Usman mengatakan kebijakan ini merupakan hasil evaluasi pihaknya di hari ke-5 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini, kata Usman, diambil pihaknya dengan sangat terpaksa, untuk menekan dan menghentikan mata rantai penularan Covid-19.

"Kami evaluasi hari ke lima, setelah hari pertama, kedua dan ketiga ada penurunan tapi belum signifikan sekali. Sehingga kami ambil langkah, inilah jalur yang menyebabkan kepadatan Surabaya," kata Usman.

Sementara itu Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta meminta seluruh pihak bisa terlibat, bukan hanya TNI, Polri dan pemerintah saja. Tapi juga masyarakat dan komponen pengusaha dari sektor esensial, nonesensial, kritikal dan nonkritikal. Ia meminta agar para perusahaan sektor nonesensial dan nonkritikal untuk meliburkan kerja karyawannya. Sebagaimana diatur dalam Inmendagri dan Surat Keputusan Gubernur Jatim.

"Pengusaha disektor nonesensial dan nonkritikal juga memberitahu pada karyawannya, supaya tidak masuk kerja dulu, dapat diatur bekerja dari rumah. Sabar diam dulu di rumah," ujar Nico di Surabaya, Rabu.

Sedangkan bagi perusahaan esensial dan kritikal, pengusaha diminta melengkapi dokumen karyawannya seperti surat keterangan bekerja dari perusahaan, surat hasil negatif swab antigen.

"Kalau tidak ada membawa persyaratan itu tidak bisa, Saya tegaskan lagi, tidak bisa. Kami harus tegakkan aturan supaya menyelamatkan masyarakat," kata dia.

Tak hanya itu perusahaan katagori esensial dan kritikal juga diminta untuk mengatur jam waktu masuk karyawan untuk tidak bersamaan, hal itu untuk menghindari penumpukan kendaraan di akses masuk Kota Surabaya .

"Bagi pengusaha ataupun perusahaan sektor esensial dan kritikal Jam Masuk kerjanya juga agar kalau bisa diatur antarperusahaan satu dengan yang lain, contoh jam tujuh, jam delapan, jam sembilan atau jam sepuluh," ucap Nico dalam penjelasannya terkait Bundaran Waru ditutup.