PPKM Darurat Jadi Tugas Bersama untuk Kendalikan Covid-19

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19 di lingkungan keluarga yang banyak terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo menyebut, ada sejumlah hal penting dalam PPKM Darurat yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat.

"Mempengaruhi kita dalam bekerja, belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, perkantoran yang non-esensial wajib melakukan WFH atau bekerja di rumah 100 persen," kata Eko dalam Dialog Produktif yang diselenggarakan oleh KPCPEN dan ditayangkan FMB9ID_IKP, Rabu (7/7).

Eko menegaskan, PPKM Darurat harus dilakukan bersama. Diperlukan pemahaman semua pihak untuk mengendalikan diri agar saling terhindar dari penularan. Dia mengingatkan, rumah sakit pun kewalahan menangani lonjakan kasus Covid-19.

Tak sampai di sana, Kemendagri secara intensif terus memberi pemahaman tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di desa dan kelurahan.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, sosialisasi juga harus terus dilakukan oleh tokoh masyarakat. Dia juga mengimbau agar setiap daerah mengadakan tes secara acak di tempat keramaian karena tes acak dapat membuat masyarakat berpikir dua kali untuk keluar rumah.

"Jadi sosialisasi skala mikro hingga tujuan dari PPKM Darurat ini bisa maksimal," ujarnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan, PPKM Darurat menegaskan pentingnya protokol kesehatan terhadap masyarakat yang selama ini abai. Padahal, mengabaikan protokol kesehatan dapat membahayakan keluarga dan lingkungan.

"Kalau di tempat saya di Bogor, seluruh SKPD dan kepala Dinas kita bagi di berbagai kewilayahan. Pada intinya harus melakukan terobosan, harus aktif untuk bisa mengurangi penyebaran virus ini," kata Bima.

Untuk kelancaran penerapan PPKM Darurat, Pemkot Bogor meminta kerja sama masyarakat. Menurut Bima, PPKM Darurat semata dijalankan untuk menyelamatkan masyarakat. Di Bogor sendiri, dilakukan pembatasan dengan meminta masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk putar balik.

"Awalnya hanya malam, sekarang kita lakukan selama 24 jam," tutur Bima.