Beda Pendapat Pejabat soal Bantuan Asing untuk Pandemi Covid

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbeda pendapat soal bantuan asing untuk penanganan pandemi Covid-19.

Luhut sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali menyebut Indonesia meminta bantuan Singapura dan China untuk mengantisipasi lonjakan kasus. 

"Kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Jadi, sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan," kata Luhut dalam jumpa pers daring, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7).

Upaya tersebut bagian dari skenario pemerintah menghadapi lonjakan 40 ribu hingga 70 ribu kasus per hari.

Berbeda dengan Luhut, Airlangga yang bertanggung jawab PPKM Mikro di luar Jawa Bali mengatakan pemerintah masih bisa menangani pandemi dengan kemampuan sendiri.

"Rencana terkait dengan kesiapan kesehatan, pemerintah masih percaya bahwa dengan kemampuan nasional kita bisa menyelesaikan permasalahan ini," kata Airlangga, Rabu (7/7) dalam konferensi pers online. Airlangga menyatakan hal ini menjawab pertanyaan soal peluang pemerintah meminta bantuan negara lain.

Keduanya memang mendapat tugas berbeda dari Presiden Joko Widodo. Luhut menangani Pandemi Covid-19 di Jawa-Bali dan Airlangga di luar Jawa-Bali.

Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan, Luhut membuka pintu komunikasi dengan berbagai pihak bila memang ada kebutuhan yang diperlukan dari luar negeri.

"Bisa segera didatangkan untuk mengantisipasi segala skenario," kata Jodi.

Namun ia tak menjawab lebih lanjut perihal perbedaan pendapat Luhut dengan Airlangga soal bantuan asing tersebut.

Sementara juru bicara Kementerian Perekonomian, Alia Karenina belum merespons terkait hal ini. Permintaan konfirmasi melalui pesan instan hanya dibaca.

Terkait perbedaan pendapat Luhut dan Airlangga, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut keduanya memang punya visi berbeda dalam menangani pandemi. Hal itu terlihat dari perbedaan pembatasan yang berlaku dalam PPKM Darurat dan PPKM Mikro sejak awal.

"Mereka bukan berkolaborasi, tapi malah berkompetisi. Ini yang menurut saya jadi penanganan covidnya tidak sinergis, tidak solid, dan tidak tepat sasaran karena masing-masing membawa visi," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (8/7).

Trubus menilai satu-satunya solusi adalah pengambilalihan oleh Presiden Jokowi. Dia berpendapat ini sudah saatnya Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi seperti sejumlah pemimpin negara lain.

"Semua sudah di tangan Pak Presiden saja, sudah enggak ada lagi penunjukan. Jadi menteri-menteri, menko-menko, jadikan satu semua. Jadi terintegrasi saja, enggak seperti ini," ujarnya.

Hal yang juga dinyatakan anggota DPR dari Gerindra Fadli Zon. Menurutnya sudah saatnya Jokowi langsung memimpin situasi darurat ini sehingga semua kementerian dan lembaga fokus menghadapi darurat pandemi bersama-sama.

Fadli juga berharap pemerintah mengakui sudah kewalahan menangani pandemi dan meminta bantuan dunia internasional.

"Kibarkan bendera putih, kita butuh langkah darurat dan bantuan internasional atasi tsunami Covid-19," kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Kamis (8/7).

Pernyataan senada disampaikan politikus Demokrat Syahrial Nasution. 

Jokowi dinilai perlu turun tangan langsung karena kasus penularan Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan.

"Sebaiknya Bpk pimpin sendiri perang melawan virus import tsb," kata Syahrial dalam cuitan yang ia tujukan kepada Jokowi lewat akun Twitter miliknya,@syahrial_nst, pada Kamis (8/7).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons sejumlah pihak yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19.

Ngabalin menilai desakan-desakan itu sebagai upaya politisasi keadaan krisis. Dia meminta semua pihak menyetop upaya semacam itu.

"Di masa sulit seperti ini, hentikan semua kegiatan yang mempolitisasi ruang publik dengan berbagai pernyataan yang merugikan konsentrasi masyarakat," kata Ngabalin lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/7).