IDI Dorong PPKM Darurat Luar Jawa-Bali Segera Diterapkan

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mendorong agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di luar Jawa-Bali segera dilakukan mengingat lonjakan kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia terus terjadi.

Zubairi menilai positivity rate Indonesia yang tak kunjung di bawah 5 persen menunjukkan bahwa sejatinya sebaran Covid-19 sudah merebak tak hanya di Jawa-Bali, melainkan di luar dua pulau itu. Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

Bahkan apabila dilihat dari sebaran kasus Covid-19 akhir-akhir ini, 10 besar tertinggi juga kerap disumbang oleh sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan.

"PPKM luar Jawa-Bali iya, didorong segera dilakukan, karena mungkin akan lebih baik. Rata-rata positivty rate di atas 35 persen itu berarti risiko penularan tinggi sekali, baik di Pulau Jawa-Bali maupun luar dari itu," kata Zubairi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/7).

Zubairi mengatakan sejauh ini pelaksanaan PPKM Darurat belum membuahkan hasil yang signifikan. Namun ia menyadari mungkin masih butuh beberapa pekan lagi untuk menunjukkan efektivitas PPKM dalam melandaikan kasus Covid-19 di Indonesia.

Namun demikian, Zubairi menyoroti masih ada sejumlah daerah yang tidak memberlakukan sanksi tegas kepada masyarakat maupun instansi yang melanggar aturan dari PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlaku 3-20 Juli 2021 itu.

Ia pun kembali mewanti-wanti kepada masyarakat untuk kooperatif dalam upaya menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia. Zubairi meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M.

Yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menolak untuk mendapat jatah suntikan vaksin Covid-19.

"Jadi memang sekarang untuk lebih memperketat aturan-aturan itu, dan ya hukuman atau denda harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi memang perilaku masyarakat masih perlu selalu diimbangi pendisiplinan ketat," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah membuka opsi perluasan PPKM Darurat ke daerah-daerah di luar Jawa dan Bali. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan opsi itu bisa ditempuh jika fasilitas di luar Jawa-Bali kewalahan menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyebut saat ini PPKM Mikro terus diperketat di 43 kabupaten/kota di 20 provinsi. Ia menyebut pemerintah pusat memantau setiap detik perkembangan di daerah-daerah itu.

Infografis Poin-poin PPKM Darurat Jawa-Bali. CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)