PPP Nilai Usul DPR Jadi RS Darurat Covid Hanya Cari Simpati

CNN Indonesia | Jumat, 09/07/2021 18:36 WIB
PPP mempertanyakan jika DPR dijadikan RS darurat Covid-19, maka nantinya para anggota dewan akan berkantor di mana. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan gedung DPR MPR, Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2020. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai usulan pemanfaatan ruangan kosong di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19 hanya untuk mencari simpati publik.

Ia meyakini rakyat sudah pintar dalam merespons usulan tersebut.

"Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika," kata pemilik sapaan akrab Awiek itu saat dihubungi, Jumat (9/7).


Ia mengatakan DPR masih bekerja di tengah penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, usulan pemanfaatan ruangan kosong di kompleks parlemen sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19 akan membuat pihaknya kehilangan tempat untuk bekerja bila direalisasikan.

"Kalau DPR dijadikan rumah sakit darurat, di mana mau berkantor, kan DPR tidak tutup 100 persen," ujar Awiek.

Ia juga menyampaikan bahwa usulan itu juga berpotensi memunculkan usulan pemanfaatan kantor pemerintahan lain sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19.

Berangkat dari itu, Awiek menyampaikan bahwa komisinya telah menggelar rapat Pertamina Bina Medika (Pertamedika) terkait pemanfaatan sejumlah hotel sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19.

"Kami di Komisi VI DPR sudah membahas dengan Pertamedika, holding rumah sakit. Bahwa, untuk rumah sakit darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang ini sepi pengunjung daripda membangun baru. Kami sampaikan secara resmi di rapat bukan di luaran," tuturnya.

Sebelumnya, politikus Gerindra Fadli Zon dan politikus Demokrat Benny Kabur Harman setuju dengan usulan ruangan kosong di Kompleks Gedung MPR/DPR dipinjamkan sementara sebagai ruang perawatan pasien Covid-19.

Dua anggota DPR itu mengatakan keselamatan rakyat harus diutamakan saat ini.

"Saya setuju, sejumlah ruang kosong n lapang di DPR bisa digunakan utk darurat menyelamatkan nyawa rakyat," kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Jumat (9/7).

Sementara itu, Benny mengusulkan, bukan hanya gedung MPR/DPR, bila diperlukan, halaman kompleks parlemen juga dipakai untuk jadi RS darurat.

"Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain?" kata Benny lewat Twitter miliknya, @BennyHarmanID.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan pihaknya menunggu langkah Kementerian Kesehatan terkait usulan pemanfaatan ruangan kosong di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD dipinjamkan sementara sebagai ruang perawatan pasien Covid-19.

Menurutnya, sejumlah syarat harus dipenuhi bila usulan tersebut ingin direalisasikan.

"Iya untuk rumah sakit publik tentu Kemenkes harus menyampaikan juga keinginannya, karena tentu ada prasyarat-prasyarat," kata Indra saat dihubungi, Jumat (9/7).

(mts/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK