Anggota DPRD Maluku Minta PPKM Mikro Dicabut: Bikin Susah

CNN Indonesia | Senin, 12/07/2021 13:39 WIB
Anggota DPRD Maluku asal PAN mendesak Pemkot Ambon mencabut keputusan PPKM mikro. Menurut dia, kebijakan itu merugikan masyarakat Ambon. Ilustrasi. (CNNIndonesia/Said Hatala)
Ambon, CNN Indonesia --

Anggota DPRD Maluku dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Wahid Laitupa meminta pemerintah kota (Pemkot) Ambon mencabut keputusan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Mikro pada 6-20 Juli 2021. Menurutnya, kebijakan PPKM Mikro di Kota Ambon merugikan masyarakat.

Ketua DPW PAN Maluku itu berpendapat PPKM Mikro tak pantas diterapkan di Ambon.

"Kota Ambon tak perlu terapkan PPKM karena Maluku tidak masuk wilayah kebijakan PPKM Nasional (tetap prokes) rakyat sudah susah," tulis Wahid melalui akun Facebook-nya, Senin (12/7).


Saat dihubungi, Wahid menjelaskan maksud statusnya di Facebook yang kemudian viral di Ambon.

"Benar, itu kebijakan yang salah, kebijakan yang menyusahkan masyarakat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin, (12/7).

Wahid mempertanyakan anggaran yang digelontorkan pemkot Ambon untuk menopang penerapan PPKM Mikro.

"Coba dicek APBD Kota Ambon defisit berapa?" kata dia.

Wahid mengatakan sengaja mengunggah status di Facebook lantaran geram dengan keputusan Pemkot Ambon yang tak memihak terhadap masyarakat yang tengah kesulitan mencari makan di tengah tekanan pandemi.

Pemkot Ambon, kata dia, terlalu terburu-buru memutuskan PPKM Mikro tanpa melakukan kajian dampak ekonomi masyarakat.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy belum melakukan klarifikasi terkait keputusannya menerbitkan instruksi wali kota nomor 2 tahun 2021 di PPKM Mikro. Dalam aturan itu, Pemkot turut mengatur penutupan tempat ibadah. Pemkot Ambon juga belum bersuara tentang kritik yang dilontarkan Wahid.

Padahal, kata Wahid, pemerintah pusat sudah mengubah aturan baru PPKM yang memperbolehkan rumah ibadah dibuka.

"Masyarakat dibikin susah, menambah susah kalau diterapkan PPKM yang tak masuk prioritas," tutur dia.

Instruksi nomor 2 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM Mikro di Ambon selain melarang pembukaan tempat ibadah, juga memuat aturan tentang operasional mal, restoran, rumah kopi, kafe dan rumah makan dan pertokoan. Operasional tempat-tempat usaha itu dibuka hingga pukul 17.00 WIT dengan kapasitas pengunjung maksimal 25 persen.

Warga yang hendak makan di tempat (dine in) dan pesanan antar (take away) masih diizinkan hingga pukul 18.00 WIT. Sedang untuk pasar diperbolehkan ramai hingga pukul 18.00 WIT, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SBPU) pukul 20.00 WIT dan transportasi umum dibolehkan mengangkut penumpang 50 persen. Pesta Pernikahan dibolehkan hanya 30 undangan tanpa makan minum.

Pemkot Ambon juga perketat pos penyekatan yang diaktifkan di wilayah perbatasan Ambon Maluku Tengah. Mereka yang berkehendak ke Ambon wajib membawa surat kesehatan antigen negatif dan sertifikat vaksin baru diizinkan melintas.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Ambon pada 10 Juli 2021, jumlah kasus konfirmasi positif di Ambon 6.953 kasus. Jumlah kematian akibat Covid mencapai 109 orang.

(sai/ugo)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK