DPR Respons Usulan Jadi RS Darurat: Sulit Taruh Tempat Tidur

CNN Indonesia | Senin, 12/07/2021 21:46 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membeberkan sejumlah kendala merealisasikan usulan gedung parlemen menjadi RS darurat Covid-19. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan gedung DPR MPR, Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2020. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membeberkan sejumlah kendala dalam merealisasikan usulan pemanfaatan ruangan kosong di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19.

Kendala itu ditemukan Dasco usai memeriksa sejumlah ruangan yang memungkinkan untuk menjadi ruang perawatan pasien Covid-19.

Beberapa kendala itu antara lain tempat tidur pasien yang tidak dapat dimasukkan ke lift dan kondisi Ruang Rapat Paripurna DPR yang tidak rata alias menurun.


"Sehingga agak kesulitan kita menaruh tempat tidur, karena tidak rata itu yang Ruang Rapat Paripurna yang untuk bangsal," ujar Dasco dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (12/7).

Kendala juga ditemukan di Gedung Nusantara I yang merupakan ruang kerja anggota dewan.

Di gedung yang terdiri dari 23 lantai dan setiap lantai memiliki 30 ruangan itu, salah satu kendala yang ditemukan ialah tempat tidur pasien yang tidak bisa masuk lift.

Dasco menyampaikan, salah satu area yang memungkinkan untuk digunakan menjadi rumah sakit darurat pasien Covid-19 ialah sebuah lapangan berukuran 80 x 90 meter.

Namun, lapangan tersebut hanya bisa digunakan dengan membangun berupa tenda-tenda darurat. Selain itu, menurut Dasco, hal lain yang harus juga dipikirkan bila ingin menggunakan lapangan itu ialah terkait sarana kamar mandi.

"Kawan-kawan bisa menilai secara teknis akan memungkinkan atau tidak. Nah, mungkin yang tersisa dari seluruh area yang tadinya mau dipergunakan, ya mungkin yang tersisa yang memungkinkan bisa dipakai ada lapangan ukuran 80 x 90 [meter] dan tentunya ini enggak bisa dibikin pertingkat kan hanya tenda-tenda darurat," kata dia.

"Nah, ini apakah kemudian juga secara teknis efisien atau enggak memakai yang 80 x 90 [meter]," tambah Dasco.

Lebih lanjut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyebut bahwa masih banyak gedung di sekitar DPR yang bisa digunakan untuk sebagai rumah sakit darurat pasien Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI/ Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco AhmadWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)

Namun, Dasco tidak menyebut secara rinci gedung-gedung di sekitar DPR yang menurutnya bisa digunakan sebagai rumah sakit darurat pasien Covid-19 tersebur

"Sementara di sekitar DPR ini masih banyak tempat yg bisa dipakai sebenarnya untuk RS darurat misalnya. Ada beberapa gedung lah yang bisa digunakan," kata Dasco.

Sebelumnya, politikus Gerindra Fadli Zon dan politikus Demokrat Benny Kabur Harman setuju dengan usulan ruangan kosong di Kompleks Gedung MPR/DPR dipinjamkan sementara sebagai ruang perawatan pasien Covid-19.

Dua anggota DPR itu mengatakan keselamatan rakyat harus diutamakan saat ini.

"Saya setuju, sejumlah ruang kosong dan lapang di DPR bisa digunakan untuk darurat menyelamatkan nyawa rakyat," kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Jumat (9/7).

Sementara itu, Benny mengusulkan bukan hanya gedung MPR/DPR. Bila diperlukan, halaman kompleks parlemen juga dipakai untuk jadi RS darurat.

"Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain?" kata Benny lewat Twitter miliknya, @BennyHarmanID.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan pihaknya menunggu langkah Kementerian Kesehatan terkait usulan pemanfaatan ruangan kosong di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD dipinjamkan sementara sebagai ruang perawatan pasien Covid-19.

Menurutnya, sejumlah syarat harus dipenuhi bila usulan tersebut ingin direalisasikan.

"Iya untuk rumah sakit publik tentu Kemenkes harus menyampaikan juga keinginannya, karena tentu ada prasyarat-prasyarat," kata Indra saat dihubungi, Jumat (9/7).

(mts/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK