Menkes Ungkap Peran Kementerian Airlangga di Vaksin Berbayar

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan kronologi penerbitan kebijakan pembukaan akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

Menkes mengatakan gagasan itu dari inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dalam rapat di Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian. Rapat yang digelar pada 26 Juni itu menyoroti kecepatan penyaluran Vaksin Gotong Royong perlu ditingkatkan.

"Vaksin Gotong Royong sekarang speed-nya 10 ribu sampai 15 ribu per hari dari target 1,5 juta baru 300 ribu," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR secara daring, Selasa (13/7).

"Jadi, ada concern ini kok lamban sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif Vaksin Gotong Royong apakah mau dibuka juga ke rumah sakit sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, menyusui termasuk individu," tambahnya.

Selanjutnya, pihaknya membawa inisiatif tersebut ke dalam Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Juni 2021.

Ketua KPC-PEN sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian memberi masukan terkait inisiatif tersebut kemudian direalisasi lewat penadatanganan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan pandemi Covid-19.

"Keputusan ini diambil pertama memang Vaksin Gotong Royong dilihat masih bisa ditingkatkan peranannya supaya bisa mempercepat target vaksinasi," katanya.

Budi menegaskan Vaksin Gotong Royong menggunakan uang yang berasal dari BUMN dan perusahaan swasta, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, tidak ada keterlibatan negara dari sisi anggaran dalam Vaksin Gotong Royong.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa Vaksin Gotong royong merupakan opsi tidak wajib dan masyarakat tetap bisa mengakses program vaksinasi gratis.

Menurutnya, merek vaksin yang digunakan dalam Vaksin Gotong Royong hanya dua yaitu Sinopharm dan Cansino. Ia memastikan mereka vaksin yang digunakan dalam Vaksin Gotong Royong tidak berbenturan dengan mereka vaksin yang digunakan di program nasional.

"Diskusinya waktu itu disampaikan karena ini biaya ditanggung individu ini dapat meringankan beban APBN. Itu adalah landasan pemikiran pemerintah sehingga akhirnya sudahlah kita buka supaya lima hal ini bisa tercapai dan Vaksin Gotong Royong yang lamban ini penetrasinya bisa naik dan menjadi pilar baru untuk percepat vaksinasi kita," ujar Budi.

Pemerintah sebelumnya merencanakan masyarakat umum bisa mengakses vaksin Covid-19 lewat skema gotong royong individu atau vaksin berbayar di jaringan klinik Kimia Farma mulai hari ini, Senin (12/7). Harga yang dibanderol senilai Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

Penyediaan layanan tersebut, menurut Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Namun, akhirnya Kimia Farma memutuskan menunda penyelenggaraan vaksin Covid-19 berbayar tersebut setelah mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan.