Kenapa Pemerintah Buka Vaksin Berbayar Saat Covid Melonjak?

Dua partai yang menjadi koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, PDIP dan Gerindra, menyatakan mereka siap mendukung program vaksinasi berbayar yang ditelurkan eksekutif.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya pada Senin lalu menyatakan partainya melihat aspirasi terkait vaksin berbayar muncul di tengah lonjakan kasus Covid-19 akibat varian delta yang mewabah di Indonesia.

Menurutnya, aspirasi pelaksanaan vaksin berbayar muncul sebagai upaya percepatan program vaksinasi, khususnya di kalangan korporasi, swasta, dan individu yang mampu secara ekonomi.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksin berbayar merupakan hasil keputusan antara pemerintah dengan Komisi IX DPR RI. Menurutnya, vaksin berbayar merupakan program yang diberikan untuk memenuhi permintaan sejumlah kalangan, salah satunya pengusaha yang ingin memberikan karyawannya vaksin. 

Pada hari yang sama, anggota Komisi IX DPR Nurhadi justru menyatakan komisinya belum pernah diajak berbicara ihwal rencana pembukaan akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menyampaikan rencana tersebut ke DPR lebih dahulu sebelum melaksanakannya. Sebagai informasi, Komisi IX DPR salah satu lingkup tugasnya adalah soal kesehatan, sehingga bermitra kerja dengan Kemenkes.

Pada Selasa (13/7), Kemenkes pun mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI. Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan kronologi penerbitan kebijakan pembukaan akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

Budi mengatakan gagasan itu dari inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dalam rapat di Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian. Rapat di Kemenko Ekonomi yang digelar pada 26 Juni itu menyoroti kecepatan penyaluran Vaksin Gotong Royong perlu ditingkatkan.

"Vaksin Gotong Royong sekarang speed-nya 10 ribu sampai 15 ribu per hari dari target 1,5 juta baru 300 ribu," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR tersebut.

"Jadi, ada concern ini kok lamban sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif Vaksin Gotong Royong apakah mau dibuka juga ke rumah sakit sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, menyusui termasuk individu," tambahnya.

Inisiatif gagasan itu kemudian dibawa ke dalam Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Juni 2021. Ketua KPC-PEN sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi masukan terkait inisiatif tersebut kemudian direalisasi lewat penadatanganan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan pandemi Covid-19.

"Keputusan ini diambil pertama memang Vaksin Gotong Royong dilihat masih bisa ditingkatkan peranannya supaya bisa mempercepat target vaksinasi," kata Budi.

Ia menegaskan tidak ada keterlibatan negara dari sisi anggaran dalam Vaksin Gotong Royong. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa Vaksin Gotong royong merupakan opsi tidak wajib dan masyarakat tetap bisa mengakses program vaksinasi gratis.

Selain itu, merek vaksin yang digunakan dalam Vaksin Gotong Royong hanya dua yaitu Sinopharm dan Cansino. Ia memastikan mereka vaksin yang digunakan dalam Vaksin Gotong Royong tidak berbenturan dengan mereka vaksin yang digunakan di program nasional.

Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Biro Pers/Muchlis)

Tekan Fatalitas

Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K. Ginting mendukung rencana vaksinasi berbayar oleh pemerintah. Menurut dia, vaksinasi berbayar perlu guna memberikan akses terhadap masyarat yang membutuhkan pelayanan cepat.

Selain itu, vaksinasi berbayar juga penting untuk mempercepat pembentukan herd immunity di tengah masyarakat. Ginting mencatat vaksinasi selama ini berperan guna menekan tingkat fatalitas atau kematian akibat Covid-19.

Ginting mengakui, vaksin memang tak menjamin seseorang kebal terinfeksi Covid-19. Namun, katanya, vaksin membantu memberi kekebalan pada tubuh seseorang yang terinfeksi.

"Bisa kita lihat di Kudus. Kan varian baru. Kemudian nakes kena. Tapi nakes hampir semua sembuh kan. Nakes di Kudus kan, udah divaksin," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/7).

Gunting tak mempermasalahkan rencana vaksinasi berbayar oleh pemerintah. Menurut dia, percepatan vaksinasi berbayar tak lebih dari usaha untuk membantu mempercepat program vaksinasi gratis pemerintah.

Vaksinasi berbayar hanya dibuka untuk memberi pelayanan kepada warga yang membutuhkan secara mendadak, sepeetj sebagai syarat perjalanan. Menurut dia, warga dalam kategori itu bisa mengikuti layanan vaksinasi di klinik yang membuka pelayanan vaksinasi.

Di sisi lain, Ginting berkata, vaksinasi berbayar juga tidak menghentikan program vaksinasi gratis atau bersubsidi untuk masyarakat. Sehingga masyarakat tetap bisa mengikuti program vaksinasi di sentra-sentra vaksinasi terdekat.

"Tapi bagi mereka yang subsidi tetap dibuka pemerintah. Kayak saya, mau ke Ujung Pandang, masa saya harus nunggu. Kan nggak bisa," kata dia.

"Jadi Kimia Farma, klinik yang berbayar itu disediakan bagi mereka yang memerlukan dengan segera atau memerlukan dengan tidak sabar mungkin waktu tunggu lama. Nggak apa-apa kan, sama aja. Semua harus difasilitasi," imbuhnya.