Rangkuman Covid: Evaluasi PPKM, Jokowi Minta Aparat Tak Kasar

Penambahan kasus harian Covid-19 mencapai 51.952 pada hari ini, Sabtu (17/7). Dengan tambahan itu, akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 2.832.755 sejak diumumkan pemerintah pada Maret tahun lalu.

Sementara itu, angka kasus kematian bertambah 1.092 orang. Total kematian kasus Covid-19 mencapai 72.489 orang.  Sedangkan pasien sembuh hari ini mencapai 27.093 orang. Tambahan itu membuat total ada 2.232.394 orang yang sembuh dari Covid-19 di tanah air.

Lihat Juga : Pemerintah Minta Maaf Jika PPKM Darurat Belum Optimal

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus positif Covid-19, salah satunya menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali serta beberapa daerah di luar kedua pulau tersebut.

CNNIndonesia.com merangkum kejadian selama 24 jam terakhir yang berkaitan dengan Covid-19 di Indonesia. Berikut rangkumannya:

Indonesia Terima Bantuan Oksigen hingga Vaksin

Pemerintah Indonesia telah menerima bantuan vaksin Covid-19, tabung oksigen, hingga perlengkapan medis dari Uni Emirat Arab.

"Pada Jumat dini hari, telah tiba dukungan vaksin, oksigen dan alat kesehatan dari Uni Emirat Arab yaitu berupa 250.000 dosis vaksin Sinopharm," ujar Retno Dalam keterangan pers yang disampaikan melalui laman Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).

"450 unit tabung oksigen 40 liter, 150 unit konsentrator oksigen portable dan 20 ton peralatan pengaman medis seperti APD, masker, sarung tangan, dan lain-lain," lanjutnya.

Selain Uni Emirat Arab, Indonesia juga menerima bantuan dari Pemerintah Singapura, meliputi 250 tabung oksigen isi kapasitas 50 liter, 2 buah ISO Tank, 570 Oxygen Concentrator, 600 nasal cannula, dan 600 bubble humidifier.

Lihat Juga : Keputusan Perpanjangan PPKM Darurat dalam 2-3 Hari ke Depan

MUI Diminta Bantu Pemulasaraan Jenazah Covid-19

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu proses pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 menyusul lonjakan angka kematian dalam beberapa hari terakhir.

"Saya meminta bantuan kepada MUI terkait pemulasaraan jenazah. Presiden [Jokowi] sudah memerintahkan Tenaga kesehatan tidak boleh ikut campur lagi mengurus jenazah dan diserahkan kepada BNPB," kata Muhadjir saat silaturahmi ke Pimpinan MUI Pusat sebagaimana dirilis di laman resmi MUI pada Jumat (16/7).

Awal Ide Vaksin Berbayar

Mahfud MD menjelaskan ide vaksin Covid-19 berbayar semula muncul lantaran terjadi ledakan Covid-19 varian Delta di Indonesia. Pemerintah pun kekurangan vaksinator untuk memenuhi antusiasme warga dalam mendapatkan vaksin..

"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) melalui akun Twitter-nya, Sabtu (17/7).

Lihat Juga : Gubernur Sumsel: Stok Vaksin Covid-19 Kami Habis

Arahan Jokowi soal Vaksin dan PPKM Darurat

Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Tingkat vaksinasi di  Jawa Barat baru 12 persen, Jawa Tengah 14 persen, dan Banten 14 persen.

Ia juga meminta meminta aparat keamanan tak bertindak keras dan kasar selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan kasus Covid-19.

Jokowi tak ingin situasi penanganan pandemi Covid-19 memanas karena perilaku tersebut.

"Kemudian, hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri, kepada daerah, agar jangan keras dan kasar," kata Jokowi.

Lihat Juga : Jokowi: Jangan Keras dan Kasar Tegakkan PPKM Darurat

Evaluasi PPKM Darurat

Keputusan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak baru akan diambil pada dua sampai tiga hari ke depan. Saat ini, pemerintah masih melakukan evaluasi hasil kebijakan untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) tersebut.

"Kami akan laporkan ke presiden. Saya kira dua sampai tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," kata Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Sabtu (17/7).

Luhut mengklaim mobilitas dan aktivitas masyarakat menurun signifikan pada pelaksanaan PPKM Darurat sejak 3 Juli, dilihat dari beberapa alat ukur salah satunya intensitas lalu-lintas di Google Maps. Namun, menurut Luhut, penurunan mobilitas belum membuat kasus Covid-19 melandai.