Jokowi Ungkap Bahaya Pelonggaran PPKM di Tengah Corona Naik

CNN Indonesia

Senin, 19 Jul 2021 23:58 WIB

Jokowi menyatakan jika PPKM darurat dilonggarkan lagi di tengah angka penyebaran corona turun, maka bisa berisiko. Salah satunya, faskes bisa kolaps. — Jokowi menyatakan jika PPKM darurat yang dilakukan saat ini dilonggarkan lagi di tengah angka penyebaran corona turun, maka faskes bisa kolaps. (Muchlis - Biro Pers).

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut fasilitas kesehatan bisa kolaps jika pembatasan dilonggarkan. Hal itu ia sampaikan merespons aspirasi masyarakat untuk melonggarkan kegiatan sosial dan ekonomi.

Jokowi menilai pelonggaran bisa dilakukan jika jumlah pasien kronis di rumah sakit rendah. Ia khawatir jumlah kasus naik lagi jika pelonggaran dilakukan saat tingkat penularan masih tinggi.

"Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada. Ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps," kata Jokowi dalam pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (19/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Jokowi: Pandemi Bisa Lebih Panjang dari Perkiraan

Jokowi mengaku memahami permintaan masyarakat soal pelonggaran tersebut. Namun, ia mengatakan pelonggaran harus dipertimbangkan secara hati-hati.

Mantan Wali Kota Solo itu berkata saat ini berfokus untuk menekan penularan. Ia menyampaikan dua kunci untuk menangani kondisi saat ini.

"Hanya ada dua, mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi, yang kedua kedisiplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," ujarnya.

Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk melakukan empat tindakan. Pertama, melakukan pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat dengan penegakan disiplin protokol kesehatan.

Lihat Juga :

Jokowi Sebut Pengorbanan Ibrahim, Ma'ruf Minta Sabar Berjuang

Kedua, merinci aturan protokol kesehatan yang telah dirumuskan tingkat pusat. Ketiga, mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien covid-19.

Tindakan keempat, mempercepat belanja daerah dan penyaluran bantuan sosial.

"Sekali lagi, saya minta kepemimpinan di lapangan yang kuat itu betul-betul kita munculkan agar rakyat tahu bahwa kita berada di kanan kiri mereka," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sejak 3 Juli 2021. Masa berlaku kebijakan itu akan berakhir pada 20 Juli.

Senin (19/7), pemerintah menggelar rapat terbatas untuk membahas nasib PPKM Darurat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah kemungkinan akan mengumumkan hasil rapat itu pada Selasa (20/7).

(dhf/agt)