Respons Demo Tolak PPKM, Ridwan Kamil Minta Warga Bersabar

CNN Indonesia
Rabu, 21 Jul 2021 23:13 WIB
Ridwan Kamil meminta masyarakat yang berunjuk rasa menentang PPKM darurat di Bandung bersabar karena pemerintah akan melonggarkan kebijakan itu. ilustrasi. (CNN Indonesia/Huyogo).
Bandung, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara soal aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Bandung pada Rabu (21/7) ini. Emil, sapaan akrabnya meminta warga bersabar karena akan ada relaksasi terhadap kebijakan itu.

Relaksasi terutama akan dilakukan terhadap aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.

"Gejolak menolak PPKM kami monitor. Karena sudah saya sampaikan kalau alasan bansos, pemerintah pusat sudah menyiapkan Rp30 triliun untuk bansos dari berbagai pintu," kata dia dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Mantan Wali Kota Bandung ini berharap warga bersabar karena pada saatnya akan ada relaksasi bagi daerah yang berhasil mengendalikan kasus Covid-19.

"Mohon bersabar, akan ada PPKM proporsional, akan ada relaksasi bagi daerah yang mengendalikan, mudah-mudahan semuanya bisa berpartisipasi," ujarnya.

Emil menuturkan, bansos dari kabupaten/kota tengah disiapkan. Tak terkecuali bansos dari provinsi. Bansos akan menyasar warga yang masuk dalam kategori miskin baru atau tidak terdata secara formal dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kemudian juga bantuan sosial dari pemerintah pusat juga sudah mulai cair kemarin," ucapnya.

Selain demo penolakan PPKM, Emil juga turut menyoroti para pedagang kaki lima yang mulai mengibarkan bendera putih tanda kewalahan menghadapi pandemi Covid-19.

"Banyak pedagang mengibarkan bendera putih. Menurut saya 64 persen warga Jabar akan di-cover oleh bantuan sosial formal. Naik dari pemerintah pusat yang asalnya 40 persen, sekarang 60 persen," ujarnya.

Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi menolak penerapan PPKM darurat di Kota Bandung pada Rabu (21/7).

Dalam aksi yang berlangsung di depan Balai Kota Bandung itu, mereka menilai pemberlakuan PPKM yang dilakukan mulai dari pusat hingga daerah tidak berdampak terhadap pengendalian Covid-19.

Sebaliknya, kebijakan itu justru mereka nilai malah menyengsarakan masyarakat.

(hyg/agt)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK