Ganjar Usul PPKM di Semua Kabupaten/Kota, Sultan Alami Dilema

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewacanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di semua Kabupaten-Kota di wilayahnya. Sementara, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat mengusulkan penundaannya.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Ganjar, pergerakan warga tetap terjadi di daerah terutama non-zona merah.

"Nanti akan saya bicarakan ke teman-teman Bupati, sebaiknya kita melakukan aturan yang sama," ujar dia, di kantornya, Rabu (21/7). 

"Nah, saya akan mendorong untuk kita call tinggi aja, semuanya sama. Lebih baik kita menahan dulu agar kita bisa mengendalikan," lanjut dia.

Dirinya tak ingin kecolongan lagi dengan ledakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi di Kudus akibat kelengahan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat.

"Asumsi yang harus di bangun itu levelnya tinggi, semuanya merah, agar kita berhati-hati, sebab kalau tidak pasti kendor, dan begitu kendor terus kemudian kita lengah maka penularannya akan sangat cepat sekali," jelas Ganjar.

Sejauh ini, pada PPKM lanjutan pada 21 hingga 25 Juli, 13 Kabupaten/Kota Jateng menjalankan PPKM level 4. Yakni, Semarang, Salatiga, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Sukoharjo, Tegal, Kota Solo, Magelang dan Kebumen.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Riza Patria mengatakan akan menjalankan kebijakan PPKM Level 4 dengan pengawasan sampai ke tingkat bawah.

"Memang di tingkat bawah ini jadi perhatian bersama, kita tahu klaster perumahan meningkat dan memang konsep terbaik bahwa sejak awal kita mengadang di hulu. Hulu itu di mana? Di rumah kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing," kata dia, Rabu (21/7).

Salah satu implementasi kebijakan PPKM di Jakarta, sesuai arahan Presiden Jokowi, yakni dengan membentuk satgas sampai ke tingkat RT/RW.

Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku sempat mengusulkan penundaan kebijakan PPKM darurat akibat dilema menyaksikan warga terbebani kebijakan tersebut.

"Yang membedakan mungkin adalah faktor psikologis masyarakat, berupa kejenuhan yang bagi sebagian besar rakyat kecil dirasakan sudah tak tertahankan lagi. Karena, sudah melewati batas ketahanan masyarakat," kata Sultan, Rabu (21/7).

"Pernah muncul gagasan untuk mengusulkan penundaan PPKM Darurat dengan pelonggaran sementara dengan memberikan relaksasi dan nafas bagi mereka guna mencari nafkah kembali, betapa pun sulitnya," imbuh Sultan.

Selaku Pamong Rakyat Yogyakarta, Sultan merasa memiliki kewajiban menyelamatkan rakyat. Namun, dengan tanpa mencederai tanggungjawab dan kewajibannya kepada Presiden RI.

"Dengan dasar pertimbangan 'keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi' saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda," tegasnya.

Infografis Bansos PPKM Darurat. (Foto: CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Pihaknya pun mengaku akan mempercepat kelancaran bantuan sosial dari Pusat. "Diikuti percepatan pelaksanaan vaksinasi, agar segera terbentuk imunitas kelompok," sambungnya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan perpanjangan PPKM sudah tepat lantaran menurunkan tingkat bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian rumah sakit.

"Tren kasus Covid-19 dalam 3 hari terakhir mulai menurun," ucapnya.

Dinas Kesehatan Jabar per Minggu (18/7) mengungkapkan BOR rumah sakit rujukan Covid-19 mencapai 79,54 persen. Sedangkan BOR rumah sakit sebelum PPKM Darurat atau pada Jumat (2/7) mencapai 90,91 persen.

Di sisi lain, Bupati Gowa Adnan Purichta Yasin Limpo memperpanjang PPKM berbasis mikro sejak tanggal 21 hingga 25 Juli.

"Di masa sulit seperti ini, keputusan memperpanjang PPKM mikro ini memang berat tapi mesti diambil. Sekali lagi, demi kebaikan dan kesehatan kita semua," jelasnya.