Jejak Kebijakan Gus Dur: Izinkan Imlek hingga Bintang Kejora

Pro Buruh

Gus Dur mengundang sejumlah aktivis hingga organisasi gerakan buruh ke Istana tak lama setelah ia menjadi Presiden. Buntut dari pertemuan itu, ketika ia menerbitkan Permenaker Nomor 150/2000, yang dianggap proburuh.

Bagi buruh, Permenaker Nomor 150/2000 merupakan kebijakan yang memberi posisi kuat kepada mereka berhadapan dengan pengusaha.

Gus Dur memang menaruh perhatian besar pada kehidupan gerakan buruh di Indonesia. Ia sempat menolak hukuman pancung terhadap Siti Zaenab, pekerja migran asal Bangkalan, Madura di Arab Saudi.

Ia menghubungi Raja Fahd dan meminta pembatalan pelaksanaan hukuman mati terhadap Zaenab. Hingga akhir masa jabatannya, Gus Dur dianggap pro buruh dengan sejumlah kebijakannya, termasuk membuka keran pendirian organisasi buruh di luar SPSI, satu-satunya organ buruh selama Orba.

Lihat Juga : Polisi Jujur Versi Gus Dur Itu Bernama Jenderal Hoegeng

Izin Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Gus Dur sempat mengizinkan warga Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora saat bagi banyak orang, terutama ABRI dan Polisi, menyebut bendera itu sebagai simbol separatis.

Izin itu diberikan Gus Dur usai menggelar pertemuan bersama perwakilan elemen masyarakat, pada 30 Desember 1999. Namun, ia meminta agar pengibaran Bintang Kejora hanya sebatas simbil kultural dan lebih rendah dari Merah Putih.

Dalam pertemuan itu, Gus Dur menjawab semua pertanyaan, termasuk mengembalikan nama Papua dari Soekarno, yang selama rezim diganti dengan Irian Jaya.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Selain itu, pendekatan-pendekatan humanis dikedepankan Gus Dur dalam menangani persoalan separatisme. Bukan hanya di Papua, hal hampir senada pun dilakukan di Aceh. Gus Dur juga mengurangi jumlah kehadiran militer.

Salah seorang aktivis Papua yang pernah mendekam di penjara sebagai tahanan politik, Filep Karma, saat berkunjung ke redaksi CNNIndonesia.com pada 2019 silam memberikan kesaksian, "Waktu Gus Dur tidak terdengar orang Papua ditembak."

Filep mengatakan demikian karena menurutnya tak ada gejolak maupun tindakan represif yang dialami warga Papua selama pemerintahan Gus Dur yang singkat.

Lihat Juga : Gus Dur dan Cerita Tikus-tikus yang Kuasai Departemen Sosial

Reformasi di Tubuh Militer

Selain sejumlah kebijakan itu, di masa Gus Dur pula ABRI dan Polri akhirnya terpisah. Pemisahan ABRI (sekarang TNI), merupakan satu dari mandat reformasi karena lembaga itu dianggap masuk terlalu jauh ke ruang sipil.

Pemisahan TNI dan Polri sebelumnya dilakukan Habibie saat menggantikan Soeharto. Ia mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 2 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI.

"Kita tidak menginginkan polisi yang hanya menjadi alat kekuasaan," kata Habibie dalam Detik-detik yang Menentukan (2006:487).

Pemisahan ABRI dan Polri kemudian ditetapkan melalui TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, yang muncul di masa kepresidenan Gus Dur.

Selain itu, Gus Dur pun memulai kembali tradisi penunjukan Panglima TNI tak eksklusif dari Angkatan Darat. Diketahui, selama masa Orde Baru, AD begitu berkuasa di militer Indonesia yang ditunjukkan pada pucuk kepemimpinan ABRI. Kini, tiga matra di TNI memiliki kesempatan yang sama untuk mengantar perwira terbaik mereka jadi Panglima TNI.

Panglima TNI saat ini adalah Marsekal Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.