Papua Diminta Genjot Tes-Vaksinasi Jika Lockdown 1 Agustus

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menyarankan Provinsi Papua untuk melakukan tes, telusur, hingga vaksinasi Covid-19 yang agresif jika jadi menerapkan karantina wilayah atau lockdown pada 1 Agustus 2021.

Dicky mengatakan upaya menurunkan tingkat penularan Covid-19 tak akan efektif jika hanya bergantung pada pembatasan wilayah.

Lihat Juga : Satgas Soroti Rekor Kematian Covid-19: Tak Bisa Ditoleransi

"Lockdown itu bukan strategi utama, ingat, itu strategi tambahan, penguat. Jangan dilupakan aspek 3T (testing, tracing, treatment), ini yang penting. Juga visitasi ke rumah-rumah, program vaksinasi, itu yang harus ditingkatkan," kata Dicky lewat pesan suara kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/7).

Dicky menyarankan Papua memulai dengan melakukan tes dengan rasio 1:1.000 populasi per minggu. Kemudian, jumlah tes terus ditingkatkan hingga positivity rate di Papua berkisar di angka 5-8 persen.

Menurutnya, upaya tes juga harus dibarengi dengan vaksinasi Covid-19 secara masif. Selain itu, penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat harus dilakukan.

Dicky menyampaikan berbagai upaya itu harus dilakukan secara bersamaan. Dengan begitu, Papua tak perlu melakukan lockdown berlarut guna menurunkan laju kasus Covid-19.

"Kita enggak akan kuat kalau lama-lama, ekonomi kita lemah," ujarnya.

Lihat Juga : Testing Gagal Capai Target PPKM, Satgas Sebut karena Delta

Sebelumnya, Pemprov Papua berencana menerapkan lockdown mulai 1 Agustus 2021. Rencana itu mulai dipertimbangkan untuk mempersiapkan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON).

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Mohammad Musa'ad menyampaikan Papua akan menutup akses kedatangan dari luar provinsi. Saat bersamaan, Papua akan mengejar target vaksinasi 70 persen penduduk.

Ia menyebut lockdown kemungkinan dilakukan selama dua pekan. Ada opsi penambahan dua pekan berikutnya jika kasus belum melandai.

"Rencananya mulai 1 Agustus karena kita punya PPKM berakhir di tanggal 25 Juli. Jadi, kita rencananya sesudah itu, sesudah PPKM," kata Musa'ad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/7).